Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Sampaikan Materi di Pascasarjana Unisma

Mahfud MD: Nasionalisme Bagian dari Cara Melaksanakan Iman

Penyampaian materi oleh Prof Mahfud MD

Malang (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mahfud MD menyampaikan tentang penguatan ideologi bangsa dan nasionalisme untuk pemerintahan yang bersih. Materi tersebut disampaikan pada acara Orientasi Studi dan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (Oshika Maba) pascasarjana Unisma 2022.

Menko Polhukam menghimbau pada mahasiswa pascasarjana Unisma agar menjaga kemerdekaan agar keberlangsungannya dapat dirasakan oleh anak cucu. Salah satunya dengan nasionalisme, dengan merawat kebangsaan, dan ada rasa memiliki.

“Nasionalisme itu bagian dari cara melaksanakan iman. Sama dengan al haya’ minal iman. Nasionalisme bagian dari cara mengimplementasikan iman, meski bukan bagian dari rukun Iman,” terangnya pada Jumat (23/09/2022) di aula pascasarjana Unisma lantai 7.

Ada sejumlah masalah yang menjadi persoalan akut dan menghambat kemajuan, keemasan peradaban bangsa Indonesia, khususnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dia menyebut praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) bukan hanya menghambat, melainkan juga terbukti telah membawa kemunduran dan krisis sosial seperti yang terjadi di akhir masa Orde Baru dan juga dialami oleh banyak negara lain.

“Kita sekarang dalam pemerintahan kita, dilanda oleh penyakit Korupsi , Kolusi, dan Nepotisme. Kita produk reformasi yang dulu memerangi KKN. Korupsi, nyolong uang negara. Kolusi korupsi yang bersama-sama. Nepotisme, itu korupsi dengan mengandalkan pertemanan. Semua itu harus diperangi secara bersama-sama,” jelas Mahfud MD.

Foto bersama Mahfud MD dengan jajaran pejabat Unisma

Sejauh ini, politik hukum membangun pemerintahan yang bersih sudah terwujud dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, perubahan UUD 1945 pada awal masa reformasi dibentuk ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari KKN.

“Tap MPR itu lalu diikuti dengan pembentukan berbagai macam aturan hukum dan lembaga negara. Juga sudah dibentuk administrasi penyelenggaraan negara,” paparnya.

Semua hukum telah berorientasi pada pemberangusan KKN dan menciptakan pemerintah yang bersih, kata Mahfud MD. “Lalu kenapa masih masih terjadi dan pemerintahan belum benar benar bersih? Alasannya karena ada hukum besi kekuasaan. Orang punya kekuasaan cenderung korup. Power cans to corrupt. Semakin absolut kekuasaan , kian tinggi kecenderungan korupsinya,” jelasnya sembari menegaskan dengan logat Madura.

Dia menawarkan sejumlah solusi yang saat ini sedang diterapkan di kementerian politik hukum dan HAM. Pertama dengan melakukan de-eselonisasi , atau pemangkasan di sejumlah tingkatan pejabat yang melakukan korupsi. Kedua, penguatan SDM agar paham digital. Ketiga dengan sistem Pemerintahan dengan digital (E Government).

Pada penyampaian akhir, Mahfud MD berpesan agar mahasiswa pascasarjana siap merawat negara. “Saudara semua adalah penerus penyelenggaraan negara ini. Saudara punya hak, dan tanggung jawab untuk merawat negara ini. Nanti saat lulus dari sini saya yakin beberapa pasti terlibat baik secara struktural maupun non struktural pemerintahan,” tutupnya di hadapan mahasiswa baru pascasarjana Unisma. [dan/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Shin Tae Yong Puji Rumput Lapangan Thor Surabaya

Menjajal Mobil Listrik Wuling Air ev