Politik Pemerintahan

Soal Rekonsiliasi Politik

Mafud MD: Hukmul Hakim Yarfa’ul Ikhtilaf

Probolinggo (beritajatim.com) – Rekonsiliasi politik antara kubu Jokowi dan Prabowo, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terus didengungkan sejumlah tokoh Nasional.

Ini penting dilakukan, karena tidak ada pilihan lain dalam konteks membangun bangsa dan negara. “Rekonsiliasi politik itu keniscayaan atau keharusan,” kata Profesor. Mafud MD, usai menghadiri halal bihalal Pengurus Wilayah Ikata Sarjana Nahdlatul Ulama (PW. ISNU) Jawa Timur, di Ponpes Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jumat (5/7/2019) sore.

Mantan ketua MK ini, menjelaskan, rekonsiliasi tidak harus diartikan sempit meleburnya dua kubu yang bersebrangan secara politik. Melainkan mengembalikan fungsi masing-masing dalam urusan tata negara. “Kembali ke posisi masing masing. Untuk menyelamatkan negara berdasar konstitusi. Yang mau beroposisi di DPR silahkan. Tapi yang mau bergabung juga boleh,” terangnya.

Bahwa terkait bergabung atau tidak antara dua kubu, lanjut Mafud MD, tidak ada larangan juga tidak ada perintah. “Tapi rekonsiliasi ada aturan main. Sesudah pemilu kita harus bersatu,” paparnya.

Disinggung perlunya duta rekonsiliasi politik yang masih dianggap netral. Mahfud, justru optimis tanggungjawab itu dapat diselesaikan tokoh penting dari kedua belah pihak. “Sekarang yang keras-keras kan sudah sedikit. Sekarang sedang berproses(rekonsiliasi red). Banyak kok tokoh-tokoh nasional yang bisa melakukan itu. Termasuk Pak Jokowi dan Pak Prabowo secara fisik sudah mulai berdekatan,” tukas Mafud MD.

“Bersatu pasca putusan MK. adalah keharus dan memang karena tidak ada pilihan lain. Setelah MK memutus semua harus ikut. Bahwa “hukmul Hakim Yarfa’ul Ikhtilaf” (keputusan hakim itu menghapuskan segala perselisihan),” pungkasnya. [eko/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar