Politik Pemerintahan

Mengenang Soeharto, The Smiling General (4-Habis)

Machiavelli Era Orde Baru

Stabilitas politik dan keamanan menjadi penopang apa yang disebut Soeharto sebagai pembangunan. Tanpa stabilitas, tidak akan ada pembangunan. Menurut Richard Lloyd Parry, pembangunan adalah pilar ketiga kepemimpinan Soeharto selain militer dan mitos Pancasila. Sebagaimana disebutkan Soeharto, ciri khas Demokrasi Pancasila adalah penolakan kemiskinan, Maka pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila harus mengemban amanat kesejahteraan.

Hasilnya, wartawan Inggris Richard Lloyd Parry mengakui: “inflasi, kemiskinan, tingkat kematian bayi dan pertumbuhan penduduk berkurang secara dramatis di bawah Orde Baru. Tingkat melek huruf, harapan hidup, GDP, dan investasi asing semuanya meningkat. Dalam beberapa tahun saja, para insinyur dan banker asing mulai mengunjungi Jakarta lagi, dan Indonesia membangun pabrik-pabrik, rumah sakit, serta jaringan listrik.”

Keberhasilan ini, jika dibandingkan dengan Orde Lama di bawah Soekarno, membuat Soeharto menjadi seorang pahlawan secara ekonomi. Pemerintahan Soeharto, kendati dianggap represif oleh sebagian orang, mendapat legitimasi kinerja dan memunculkan apa yang disebut ‘Kaidah Soeharto’. “Kaidah Soeharto: selama rakyat merasa diri mereka bertambah kaya, mereka akan menoleransi masyarakat yang diperdaya,” tulis Parry.

Sebenarnya apa yang dilakukan Soeharto adalah pelaksanaan rumusan politik klasik Niccolo Machiavelli. Machiavelli sering dikutuk sebagai sosok yang menganjurkan politik menghalalkan segala cara. Bukunya, Il Principe, sempat diberangus Gereja Abad Pertengahan. Namun sesungguhnya, kalau mau jujur, Machiavelli justru mengajarkan teori hubungan pemimpin dengan rakyat yang akhirnya dilaksanakan Soeharto: ‘berikanlah apa yang menjadi hak rakyat sebelum rakyat memintanya, sehingga seakan-akan pemberian itu merupakan kebaikan hatimu’.

Pembangunanisme ala Soeharto mendapat pujian pemimpin negara lain. “Soeharto telah mengubah Indonesia yang miskin menjadi macan ekonomi baru, mendidik rakyatnya, dan membangun infrasturktur yang memperlancar pembangunan Indonesia yang berkesinambungan. Tindakan Soeharto merupakan sumbangan yang signifikan untuk menuju stabilitas dan pembangunan regional,” kata Lee Kwan Yew, Perdana Menteri Singapura 1959-1990.

Di mana kekuatan pembangunanisme Soeharto? Semua berangkat dari kecerdasan Soeharto. R.E. Elson mengatakan, kecerdasan Soeharto bukan kecerdasan akademis, namun kecerdasan yang lebih instrumentalis dan strategis. “Ia orang yang pasif, sabar, tetapi sangat rakus belajar, orang yang mengetahui kekurangan-kekurangan strategis dalam pengetahuannya dan mencari ahli yang dapat mengisi kekurangpengertiannya,” jelasnya.

Ada cerita menarik dari Elson tentang bagaimana kecepatan belajar Soeharto. Pada masa awal Orde Baru, Soeharto lebih suka duduk tekun mendengarkan dan meresapi apa yang dijelaskan para penasihat ekonominya mengenai kurs mata uang, inflasi, neraca pembayaran, surplus, defisit, dan lain-lain. Ia duduk mendengarkan sembari mencatat di sebuah bloknot.

“Akan tetapi…setelah beberapa tahun, begitu Soeharto cukup menguasai apa yang perlu ia ketahui, giliran dia yang bicara, dan merekalah (para penasihat ekonominya) yang mengeluarkan pulpen untuk mencatat apa yang diinginkannya untuk dilakukan,” kata Elson.

Kekuatan pembangunanisme Soeharto ditopang oleh militer yang menegakkan stabilitas, Golkar yang berkuasa di bidang politik, dan birokrasi di bidang pemerintahan. Dalam birokrasi, sejumlah pakar sipil dan teknokrat berpengaruh mengambil bagian, terutama dalam mengarahkan strategi bidang perekonomian. Mereka antara lain Widjojo Nitisastro, M. Sadli, Sarbini Sumawinata, Emil Salim, dan Sumitro Djojohadikusumo. Yang menarik, sebagian dari para ekonom ini adalah tokoh-tokoh Partai Sosialis Indonesia, partai yang dilarang Soeharto untuk berdiri lagi. Inilah mungkin yang disebut Elson sebagai kecerdasan instrumentalis dan strategis Soeharto: tidak ada lawan dan kawan abadi, kecuali kepentingan.

Para tim ekonom ini yang membawa Soeharto memilih berkonsentrasi pada produksi pertanian untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Mereka juga yang mengusulkan langkah-langkah deregulasi untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari kehancuran krisis pangan tahun 1980-an.

M. Sadli, salah satu anggota tim ekonomi Orde Baru, mengatakan dalam artikel di Majalah Tempo, ada dua kaidah ekonomi dan politik pada masa Soekarno yang dijungkirbalikkan pada masa kepemimpinan Soeharto. Pertama, Soeharto memberikan kesempatan kepada pasar dan harga untuk lebih banyak melakukan fungsi alokasinya. Kedua, Soeharto membuka tangan terhadap bantuan ekonomi dari Blok Barat dan Blok Timur dengan syarat-syarat yang sama.

Namun, apakah ekonomi Orde Baru menjadi liberal dan menganut kapitalisme murni? Sadli menampik pendapat itu. “Kaum militer tidak terkenal sebagai ‘demokratis’, ‘liberal’, terbuka dan sebagainya. Nalurinya lebih banyak otoritarian, sentralistis, intervensionis, top-down atau mengikuti sistim komando,” katanya. Soeharto sepakat dengan resep tim ekonominya karena tidak melihat resep lain di luar itu.

Syaiful Sulun, Wakil Ketua DPR/MPR RI Tahun 1987 mengatakan, Soeharto melaksanakan dua kebijakan sekaligus di masa awal Orde Baru. Pertama, intensifikasi pertanian, yang diikuti pendirian pabrik-pabrik pupuk. Kedua, ekstensifikasi pertanian melalui program transmigrasi. Di bidang keuangan, Soeharto mengizinkan Bank Indonesia mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk petani dengan lahan di bawah 0,5 hektare.

Tujuan utama semua kebijakan itu adalah mengubah status Indonesia sebagai pengimpor beras terbesar. “Apabila dibiarkan, uang negara yang diserap hanya untuk mengimpor beras. Kemudian karena beras butuh stabilitas, maka dibentuklah Badan Urusan Logistik,” kata Sulun.

Di bidang pendidikan, Soeharto membangun sekolah-sekolah di seluruh pelosok nusantara. Ia juga membangun puskesmas di desa-desa. Jumlah penduduk dikendalikan melalui program Keluarga Berencana. Semua kebijakan pembangunan Soeharto diterjemahkan dari visi pembangunan jangka panjang 25 tahunan, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Mantan Menteri Negara BUMN Tanri Abeng mencatat, ada dua proses transformasi yang berhasil dilakukan Soeharto. Pertama, berhasil membawa Indonesia dari Negara miskin dengan pendapatan per kapita 60 dollar Amerika Serikat menjadi 1.300 dollar AS atau setara dengan 5.000 dollar AS dalam ukuran daya beli.

Kedua, lanjut Tanri, “Pak Harto mampu membawa Indonesia mencapai swasembada pangan tahun 1985. Manajemen pembangunan untuk semua sektor telah tersistim melalui Garis Besar Haluan Negara. Ini kemajuan yang luar biasa dalam perspektif kepemimpinan manajemen.” [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar