Politik Pemerintahan

Lumajang Punya Gedung Unit Metrologi Legal

Lumajang (beritajatim.com) – Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, meresmikan gedung Unit Metrologi Legal dan berharap dipergunakan secara maxsimal, Kamis (28/2/2019).

Bunda indah sapaan akrab orang nomer dua di Lumajang mengingatkan kepada jajaran Metrologi Legal, agar memampang SOP (Standart Operational Procedure) di depan gedung. SOP ini bertujuan supaya masyarakat mengetahui apa yang harus dilengkapi dalam pelayanan.

Wabup meminta untuk mencantumkan No HP Bupati maupun Wakil Bupati di dalam SOP, sehongga, warga tang kurang puas dalam pelayanan bisa mengadu.”Di depan kantor harus ada SOP, agar masyarakat dapat mengetahui hak-haknya sesuai Perda. Tidak boleh ada gratifikasi. Dan jangan lupa, untuk mencantumkan No HP saya dan No HP Bupati,” ungkapnya.

Di sisi lain, Bunda Indah mengatakan, bahwa target PAD (Pendapat Asli Daerah) yang ada di Luamjang sebesar 175 juta. Ia ingin agar tahun ini target PAD dan potensi di Kabupaten Lumajang dapat tercapai.
“kepada kepala Pasar agar selalu memberitahukan mengenai pentingnya mengukur timbangan serta identifikasi berapa data potensi yang harus ditera,” jelas Bunda.

Kepala Balai Besar Standarisasi dan Metrologi Legal (BSML) Regional II Yogyakarta, Anis Zukri mengatakan, bahwa pihaknya memberikan penghargaan setinggi – tingginnya kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang atas dukungan yang sudah diberikan terhadap penyelenggaraan kegiatan metrologi legal yang sesuai dengan Perundang-undangan.

Terbitnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pelaksanaan metrologi legal adalah urusan tersebut sebelumnya berada di level Provinsi dan saat ini sudah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Dengan terbitnya UU no 23 ini, pelayanan lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Anis menyampaikan bahwa Lumajang mempunyai 2 pasar tertib ukur, diantaranya pasar Sukodono dan pasar Pasirian. “Unit Metrologi Legal Kab. Lumajang mendapatkan urutan yang ke- 123 terkait SKKPTTU (Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang) dari Menteri Perdagangan RI,” terangnya. [har/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar