Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Lukas Enembe Jadi Tersangka Korupsi, Mahfud MD: Proses Hukum Tak Boleh Dipolitisir

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD. Foto instagram @mohmahfudmd

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Papua Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi saat dipanggil KPK untuk pemeriksaan, Enembe mangkir.

Menyikapi itu, Menkopolhukam Mahfud MD mendukung penuh KPK agar proses hukum tetap berjalan. Meskipun saat ini ada pertentangan dalam proses penyidikan.

“Jalan saja nggak apa-apa. Ini kan soal penegakkan hukum,” kata Mahfud di Surabaya, Rabu (21/9/2022).

Di sisi lain, Mahfud mengingatkan agar proses hukum terhadap Enembe nantinya tidak boleh dipolitisasi. Semua harus berjalan profesional sesuai kaidah maupun aturan hukum yang berlaku.

“Hukum itu harus ditegakkan dan tidak boleh dipolitisir,” tegasnya.

Mahfud menegaskan pemerintah tidak boleh mempolitisir hukum. Demikian pula dengan partai politik maupun massa.

“Hukum adalah hukum. Itu yang sedang kita lakukan di Papua,” lanjutnya.

Untuk diketahui, KPK menyatakan telah memiliki bukti yang cukup dalam menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi. Bukti itu diperoleh dari berbagai sumber.

“Kami memastikan bahwa setiap perkara yang naik ke tahap penyidikan, KPK telah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup. Alat bukti dimaksud bisa diperoleh dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, ataupun petunjuk lainnya sesuai ketentuan hukum acara pidana,” jelas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (19/9/2022) lalu.

KPK telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa pada Senin, 12 September 2022 di Mako Brimob Papua agar memudahkan politikus Demokrat itu. Tetapi, dia tidak datang dan diwakilkan kuasa hukumnya. [ipl/beq]

Apa Reaksi Anda?

Komentar