Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Loncatan Perbaikan Birokrasi, Pemkab Lamongan Lakukan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Lamongan (beritajatim.com) – Diketahui, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memiliki visi terwujudnya Kejayaan Lamongan Berkeadilan, yang selanjutnya visi itu didukung oleh 5 misi, salah satunya adalah menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis serta pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memfokuskan tata kelola pemerintahan dan pengoptimalisasian reformasi birokrasi di Lamongan.

Lalu, pada hakekatnya reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, dan sungguh-sungguh.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat membuka acara Sosialisasi Pemantapan Reformasi Birokrasi, pada Senin (27/9/2021), di Ruang Aula Pertemuan Gajah Mada Setda Kabupaten Lamongan.

Menurut Bupati yang akrab disapa Bupati YES tersebut, terkait grand design reformasi birokrasi tahun 2010-2025, Presiden RI mengamanatkan bahwa penyusunan road map itu dilakukan setiap lima tahun sekali. Tentu, road map ini berguna untuk membimbing menuju birokrasi yang lebih baik.

“Perlu saya sampaikan pula bahwa birokrasi hari ini perlu loncatan perbaikan. Ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, diantaranya birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel, belum efektif dan efisien, pelayanan publik yang masih belum memiliki kualitas yang diharapkan, serta kualitas indeks profesionalisme ASN yang rendah,” ungkap Bupati YES.

Lebih lanjut, Bupati YES menuturkan, upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut adalah dengan melaksanakan 8 area perubahan reformasi birokrasi. 8 area tersebut yakni manajemen perubahan (mental aparatur), penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, peraturan perundang-undangan, dan peningkatan pelayanan publik.

“Reformasi birokrasi ini bisa kita katakan sukses, jika masyarakat menilai pelayanan yang kita berikan sudah lebih baik dan berkualitas. Saya mohon untuk kita terus berkinerja dengan baik, kita terus meningkatkan profesionalisme kita, kita terus memberikan manfaat. Sehingga langkah kita selama kita mengabdikan diri di pemerintah daerah ini ada sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 188/165/Kep/413.013/2020 disebutkan bahwa Sekretaris Perangkat Daerah adalah agen perubahan yang menggerakkan seluruh tim Reformasi Birokrasi yang dibentuk oleh perangkat daerah. Seluruh kepala perangkat Daerah sebagai role model yang melaksanakan genda reformasi birokrasi sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan 2021-2025.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamongan, Moh Nalikan mengungkapkan, tujuan dilaksanakannya sosialisasi pemantapan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan ini adalah untuk menguatkan komitmen seluruh kepala perangkat daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

“Dengan adanya tujuan tersebut, sehingga nantinya dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, mewujudkan organisasi yang kapabel, dan meningkatkan pelayanan prima sampai ke unit kerja,” tandasnya.[riq/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar