Politik Pemerintahan

Lima OPD Pemkab Jember Tak Hadiri Rapat Soal Jalan Ambrol

Jember (beritajatim.com) РLima  organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Jember tak mrnghadiri undangan rapat mengenai jalan ambrol, di DPRD setempat, Selasa (3/3/2020).

Lima OPD ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

“Padahal lima OPD ini punya peranan penting dalam penanganan pasca robohnya pusat perbelanjaan Jompo,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.

Sebut saja Disperindag yang memiliki keterkaitan tugas pokok dan fungsi dengan ruko-ruko di pusat belanja jompo yang roboh karena ambrolnya Jalan Raya Sultan Agung. “Ruko-ruko itu sampai saat ini telah memberikan kontribusi Rp 40 juta setiap tahunnya,” kata Halim.

Halim menyayangkan ketidakhadiran mereka. Rapat jalan terus bersama pemangku kepentingan lainnya seperti Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Listrik Negara, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

“DPRD selama ini sudah berbuat (untuk mencegah ambrolnya Jalan Raya Sultan Agung), mulai dari keluarnya rekomendasi agar Pemkab Jember segera merelokasi ruko Jompo. Tapi sampai detik kemarin, setelah ambruknya ruko Jompo, Pemkab Jember baru melakukan langkah-langkah,” kata Halim.

“Artinya selama ini rekomendasi DPRD tidak dijalankan Pemkab. Pemkab lalai tidak mengindahkan DPRD Jember,” kata Halim. Sebanyak 31 ruko memang harus direlokasi karena berdiri di atas sempadan sungai dan kondisi jembatan Jompo maupun jalan raya sudah retak.

Terpisah, Bupati Faida membantah anggapan Pemkab Jember lalai. Menurutnya, penanganan ruko di Jompo Shopping Center sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020. (Wir/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar