Politik Pemerintahan

Lima Catatan Opini Tidak Wajar APBD Jember 2020 Berpotensi Pidana

Muhammad Iqbal. [Foto/Oryza]

Jember (beritajatim.com) – Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi Universitas Jember dan mantan anggota tim konsultan humas Badan Pemeriksa Keuangan RI, menilai, lima dari catatan laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2020 berpotensi pidana.

Pengelolaan APBD Jember 2020 memperoleh opini tidak wajar dari BPK Jawa Timur. “Opini tidak wajar pada laporan keuangan masa terakhir pemerintahan Bupati Faida itu membuktikan adanya kesalahan penyajian material laporan keuangan daerah,” kata Iqbal, Selasa (16/6/2021).

Menurut Iqbal, opini tidak wajar ini fatal karena bersifat pervasif dan material. “Pervasif berarti ada kesalahan yang bisa berdampak luas ke mana pun dan sangat mendalam. Material artinya banyak ditemukan penyajian laporan secara tidak wajar atau dalam bahasa auditing yaitu tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), tidak ada kecukupan pengungkapan, tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sistem pengendalian internal yang tidak efektif,” katanya.

Lima catatan yang berpotensi pidana itu adalah, pertama, Rp 202,78 miliar belanja barang dan jasa yang laporannya disajikan lebih tinggi, sedangkan belanja pegawai disajikan lebih rendah. “LHP BPK menilai ini sebagai tidak wajar karena tidak sesuai dengan penjabaran APBD. Ini potensial terindikasi ada praktik manipulasi laporan keuangan,” kata Iqbal.

Kedua, ditemukan Rp 107,09 miliar laporan kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020 yang tidak sesuai dengan SAP dan sangat berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Ketiga, ada Rp 66,59 miliar realisasi belanja tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tanpa rekapitulasi, sehingga tidak dapat diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat,” kata Iqbal.

Keempat, ada Rp 68,80 miliar realisasi pembayaran belanja pegawai yang tidak sesuai dengan SAP dan kesalahan penganggaran. Terakhir, ditemukan Rp 31,57 miliar utang jangka pendek lainnya yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai. “Maka, kalau ditotal catatan nomor dua sampai lima saja, ada Rp 274,05 miliar yang berpotensi terindikasi pidana,” kata Iqbal.

Iqbal juga melihat LHP BPK tersebut adalah bukti kegagalan Bupati Faida merawat harmoni komunikasi politik dengan DPRD dan kegagalan mengelola keuangan pemerintahan daerah pada tahun anggaran 2020. “Mungkin ini bisa saja disebut salah urus,” katanya.

Penilaian Iqbal ini tak lepas dari dua catatan opini tidak wajar lainnya. Pertama, penyajian tidak akurat dan tepat terkait penyajian nilai perolehan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan atas aset tetap – jalan, irigasi, dan jaringan berupa rehabilitasi, renovasi dan/atau pemeliharaan tersebut ke aset induknya. “Temuan ini potensial merugikan keuangan pemerintahan daerah dalam jumlah yang sangat besar hingga mencapai ratusan miliar,” katanya.

Kedua, tidak ada pengesahan DPRD Jember atas APBD 2020. “Ini menunjukkan adanya upaya penggunaan keuangan negara secara sepihak oleh Bupati Faida tanpa persetujuan atau pengesahan dari DPRD,” kata Iqbal. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar