Politik Pemerintahan

Lho Kok Anggota BK DPRD Jember Tak Tahu Ada Pencabutan Laporan di Kepolisian?

Hadi Supaat

Jember (beritajatim.com) – Ternyata tidak semua anggota Badan Kehormatan DPRD Jember, Jawa Timur, mengetahui hal-ihwal pencabutan laporan soal contempt of parliament (penghinaan terhadap parlemen) yang dilakukan pejabat pemerintah daerah Penny Artha Medya.

Dari lima anggota BK, tiga orang tidak tahu soal pencabutan tersebut. Mufid, salah satu anggota BK DPRD Jember, tidak tahu-menahu soal itu. “Saya minta ketua segera melakukan rapat untuk mengklarifikasi. Karena bukan saya saja yang tidak tahu. Mas Hadi (Supaat) juga tidak tahu. Tidak pernah dibahas di rapat-rapat BK,” katanya, Rabu (16/6/2021).

BK terakhir melakukan rapat sepekan lalu. Namun, menurut Mufid, yang dibicarakan masalah internal. “Tidak membahas masalah pencabutan itu. Jadi ketika ada pencabutan seperti ini, saya tidak tahu. Saya mendesak ada klarifikasi. Teman-teman harus tahu kejelasannya,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Hadi Supaat, anggota BK dari PDI Perjuangan, juga belum tahu perkembangan kasus itu. “Saya juga menunggu tindak lanjut dari aparat kepolisian yang kami lapori. Sampai hari ini kami menunggu progressnya soal laporan kami terhadap statement Penny yang menyudutkan kami,” katanya.

Pernyataan senada dilontarkan Mangku Budi, anggota BK dari Partai Keadilan Sejahtera. “Nggih niku, terakhir belum dapat kabar dari pimpinan BK. Tidak ada informasi kepada anggota. Lama BK tidak rapat lagi,” katanya.

Hamim mengakui, jika belum menyampaikan ke anggota lainnya. “Tapi anggota sudah bisa memaklumi. Ini nanti akan ada rapat pimpinan dengan seluruh anggota BK. Tidak tahu apa yang akan dibahas,” katanya.

Badan Kehormatan DPRD Jember melaporkan Penny ke kepolisian resor setempat pada Jumat (17/4/2020). Ada tujuh orang anggota DPRD Jember yang saat itu datang ke Markas Polres Jember untuk melaporkan Penny. Mereka adalah Gufron, Agusta Jaka Purwana, Hamim, Sunardi, Tatin Indrayani, David Handoko Seto, dan Hadi Supaat. Mereka sempat ditemui langsung Kepala Polres Jember Ajun Komisaris Besar Aris Supriyono.

Persoalan berawal dari pernyataan Penny yang saat itu menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam berita berjudul ‘Ditanya Asal-Usul Anggaran Covid-19, Kepala BPKAD Jember: Tulis Dulu DPRD Gak Nyumbang’, di media massa dalam jaringan, Nusa Daily, Kamis (16/4/2020). Pernyataan itu dinilai DPRD Jember sebagai penghinaan terhadap parlemen.

Berbeda saat pelaporan yang mengundang wartawan untuk meliput, pencabutan laporan dilakukan dalam senyap. Tak satu pun wartawan yang diberitahu. Kepala Satuan Reserse dan Kriminalitas Ajun Komisaris Komang Yogi Arya Wiguna mengatakan, polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan. “Saya langsung cek ke penyidik, ternyata sudah ada pencabutan dari pelapor,” katanya, Selasa (15/6/2021). [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar