Politik Pemerintahan

Legislator PDIP Pertanyakan Lambannya Pembentukan GTRA oleh Bupati Jember

Jember (beritajatim.com) – Tabroni, legislator PDI Perjuangan di DPRD Jember, Jawa Timur, mempertanyakan lambannya pembentukan gugus tugas reforma agraria (GTRA) oleh Bupati Faida. Ia mendesak agar Bupati Faida segera menandatangani pembentukan GTRA sebagaimana amanat pemerintah pusat.

“Dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 disebutkan jelas, bahwa setelah GTRA di tingkat pusat dibentuk, akan dibentuk GTRA di tingkat provinsi dan kabupaten, maksimal tiga bulan setelah peraturan ini diundangkan. Artinya itu diundangkan 24 September 2018 dan sekarang 30 September 2019, sudah setahun lebih (GTRA Jember belum terbentuk, red),” kata Tabroni.

Menurut Tabroni, di Jember harus segera ada GTRA yang ditandatangani bupati. “Dalam aturan tersebut disebut jelas bahwa yang membentuk adalah bupati dan timnya siapa saja. Kami akan dorong bupati agar segera dibentuk, karena tidak ada alasan untuk tidak membentuknya,” katanya.

GTRA dibentuk untuk mengatasi sengketa tanah di Jember. “Kita berharap dengan adanya GTRA, kita bisa menyelesaikan konflik tanah di Jember sedikit demi sedikit. Seharusnya bupati memberikan atensi terhadap tuntutan kawan-kawan petani,” kata Tabroni. Semua pimpinan DPRD Jember juga sudah sepakat agar GTRA segera dibentuk.

Ratusan orang petani yang tergabung dalam Serikat Tani Independen (Sekti) berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Senin (30/9/2019). Massa datang bersamaan dengan penyelenggaraan sidang paripurna.

Ketua Sekti Jumain mengatakan, pihaknya ingin konflik agraria diselesaikan. Ia menuntut GTRA juga dibentuk bupati di Jember. “Jika bupati tetap pada pendiriannya, urusan tanah yang menangani langsung provinsi. Tapi bagaimana efektivitasnya,” katanya. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar