Politik Pemerintahan

Legislator PAN Ingin Bu Gatot Diganti Bu Lisa

Nyoman Aribowo di atas podium. [foto: Dias Sekretariat DPRD Jember]

Jember (beritajatim.com) – Ada empat problem besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, semasa kepemimpinan Bupati Faida tahun lalu. Ini terungkap dalam rekomendasi DPRD Jember yang dibacakan dalam sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, di gedung parlemen, Sabtu (17/4/2021) malam.

“Pertama, tidak adanya penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, menyebabkan banyak program yang capaian kinerja dan serapannya rendah, dan bahkan ada yang gagal dijalankan,” kata Nyoman Aribowo, salah satu juru bicara DPRD Jember dari Partai Amanat Nasional.

Problem kedua adalah kebijakan sistem pengelolaan anggaran dan program yang cenderung sentralistis. “Semua kegiatan harus didasarkan pada desk yang dilakukan bupati serta petunjuk dan persetujuan melalui surat keputusan Bupati. Dampaknya sebagian besar realisasi program yang dijalankan sifatnya rutin atau business as usual,” kata Nyoman.

Selain itu, lanjut Nyoman, banyaknya mutasi berdampak pada beberapa jabatan yang mengalami kekosongan dan dilaksanakan pelaksanak tugas. “Ini menjadikan beberapa penyelenggaraan urusan capaian kinerjanya rendah. Hal ini disebabkan beban kerja pejabat yang merangkap jabatan menjadi tinggi. Pejabat perlu melakukan penyesuaian kembali pada jabatan barunya serta memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan,” katanya.

Problem terakhir terkait tenaga kependidikan dan kesehatan. “Pemerintah kabupaten Jember tidak optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap serta tenaga kesehatan perawat dan bidan,” kata Nyoman.

“DPRD Jember dalam LKPJ 2019 menyebut Bu Gatot atau Bupati Gagal Total. Sekarang pun demikian. Ke depan saya berharap, Bu Gatot digantikan Bu Lisa atau Bupati Sukses Luar Biasa,” kata Nyoman. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar