Politik Pemerintahan

Data Keluarga Kurang Mampu

Legislator Pamekasan Minta Pemkab Lakukan Pendataan Mandiri

Pamekasan (beritajatim.com) – Legislator Pamekasan, Abdul Haq meminta pemerintah kabupaten (pemkab) setempat agar melakukan pendataan warga kurang mampu secara mandiri dan berkesinambungan.

Hal itu sebagai upaya melakukan proses pendataan dengan valid, mengingat data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, dilakukan per lima tahun sekali. Padahal dalam jangka waktu tersebut, kemungkinan besar ada perubahan jumlah warga kurang mampu.

Terlebih saat ini justru banyak terdapat warga kurang mampu yang justru tidak terdata di BPS setempat. “Tanpa adanya pendataan secara mandiri, sangat sulit bantuan pemerintah bisa sampai pada orang yang berhak,” kata Abdul Haq, Kamis (28/2/2019).

“Seperti kita ketahui, sensus (pendataan) BPS dilakukan selama lima tahun sekali. Dalam periode tersebut, sangat memungkinkan ada perubahan kondisi ekonomi masyarakat,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan.

Dari itu, pemkab Pamekasan harus menjemput bola dengan melakukan pendataan secara mandiri dan berkesinambungan guna mengetahui kondisi riil di lapangan. “Pemerintah segera turun ke lapangan, sebab banyak ditemukan warga kurang mampu yang justru tidak terpantau. Bahkan mereka tidak terdata sebagai warga kurang mampu,” jelasnya.

“Data hasil pendataan mandiri bisa dimasukkan dalam BDT (Basis Data Terpadu) melalui program Kemensos (Kementerian Sosial) RI, sebab selama ini seluruh bantuan merujuk pada BDT dan warga kurang mampu yang tidak tercover tidak akan mendapat bantuan,” pungkasnya. [pin]

Apa Reaksi Anda?

Komentar