Politik Pemerintahan

Legislator Kembali Lempar Gagasan Pembangunan Gedung Dewan

Pamekasan (beritajatim.com) – Legislator Pamekasan, Hosnan Ahmadi kembali melempar gagasan seputar program pembangunan Gedung Wakil Rakyat yang hingga saat ini belum menemui titik terang.

Padahal program pembangunan tersebut sudah digagas lebih dari 10 tahun silam, termasuk rencana secara politis yang melibatkan pihak eksekutif maupun internal legislatif sudah sama-sama sepakat merealisasikan pembangunan gedung DPRD secara mandiri.

Terlebih saat ini, para wakil rakyat harus berbagi tempat dengan kantor pemerintah daerah (pemda) yang berpusat di Jl Kabupaten 107 Pamekasan. “Gagasan ini sudah kami sepakati lebih dari 10 tahun silam, bahkan saat kami masih menjabat sebagai Ketua Komisi A,” kata Hosnan Ahmadi kepada beritajatim.com, Kamis (7/2/2019).

“Prinsipnya proses pembangunan juga disepakati bersama antara pihak eksekutif dan legislatif, hanya saja terdapat beberapa perbedaan argumentasi yang mengakibatkan proses pembangunan selalu gagal terwujud,” ungkap politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan.

Dari berbagai perbedaan argumentasi tersebut, di antaranya jumlah anggaran yang tidak memadai menyusul naiknya harga sejumlah bahan material, kesulitan mencari lahan hingga argumentasi akses jalan yang tidak mendukung.

“Sebenarnya pembangunan gedung dewan ini sempat menjadi prioritas dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sekitar 10 tahun silam, jadi sempat dianggarkan. Hanya saja anggarannya tidak terpakai karena perbedaan argumentasi, ini kan mubadzir,” sambung pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pamekasan.

Ironisnya dari empat kabupaten di Madura, hanya DPRD Pamekasan yang belum memiliki gedung mandiri. Terlebih daerah berslogan Bumi Gerbang Salam, merupakan pusat pemerintahan di Madura, didukung dengan keberadaan Kantor Bakorwil Provinsi Jawa Timur.

“Bisa jadi kondisi seperti ini juga bisa memperlambat kinerja anggota dewan, sebab peningkatan sarana dan prasarana pendukung juga bisa berdampak pada efektivitas maupun produktivitas kinerja anggota. Secara gamblang jika fasilitas lengkap, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja,” jelasnya.

Dari itu pihaknya berharap dalam jangka waktu dua sampai tiga tahun kedepan, para wakil rakyat sudah bisa ngantor di gedung sendiri dan tidak ‘numpang‘ lagi. “Kami meminta bupati baru bisa mewujudkan hal ini, sehingga bisa menjadi kesan positif di masa kepemimpinan sosok progresif dan inovatif,” harapnya. [pin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar