Politik Pemerintahan

Legislator DPR RI Minta Pemkab Jember Alokasikan Anggaran Khusus UMKM

Jember (beritajatim.com) – Amin Akram, legislator Komisi VI DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, agar mengalokasikan anggaran untuk sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Sektor UMKM paling terdampak dengan krisis. Secara umum mereka berusaha untuk mencukupi kebutuhan yang relatif sehari-hari, walau ada beda kelas antara mikro, kecil, dan menengah. Sektor ini mencakup 60 juta orang yang menyumbang 65 persen GDP (Gross Domestic Product),” kata Amin, di sela-sela acara pelatihan UMKM yang digelar Gen Pro, di Aula Pendapa Wahyawibawagraha, Sabtu (27/3/2021).

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan, bahwa ada 64,19 juta unit UMKM di Indonesia dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp 8.573,89 triliun atau 61,07 persen terhadap PDB nasional pada 2018. Mereka menyerap 116,98 juta tenaga kerja dan berkontribusi Rp 2.564,55 triliun terhadap investasi.

Akibat pandemi, data Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jember menyebutkan, secara nasional 56 persen UMKM mengalami penurunan penjualan. Sebanyak 22 persen mengalami permasalahan pada aspek pembiayaan. Sekitar 15 persen UMKM mengalami permasalahan distribusi barang, dan empat persen mengalami permasalahan mendapatkan bahan baku mentah.

Itulah kenapa Amin meminta pemerintah memberikan perhatian besar kepada UMKM, dengan membuat program-program agar dampak krisis akibat pandemi tak terlalu parah. “Syukur mereka bisa tumbuh, tapi minimal mereka bisa bertahan,” katanya. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menjalinkan hubungan kemitraan 191 UMKM dengan pengusaha besar, sehingga produknya bisa diekspor.

Dibandingkan krisis ekonomi 1998, Amin melihat adanya perbedaan dibandingkan krisis saat ini. “Krisis 1998 adalah krisis global yang lebih bisa diprediksi. Kalau sekarang kita sulit memprediksi sampai kapan,” katanya.

Pemerintah mencanangkan 70 persen target vaksin baru selesai pada Maret 2022. “Jadi tentu dampaknya ini jangka panjang,” kata Amin.

Apakah stimulus yang diberikan pemerintah kepada UMKM sudah cukup untuk mengantisipasi dampak jangka panjang ini? “Cukup atau tidak saya kira relatif, tergantung kemampuan pemerintah. Tapi perhatian sudah ada. Dalam beberapa hal kita tetap mengkritisi pemerintah,” kata Amin. Selama ini berbagai stimulus diberikan dalam bentuk keringanan bunga, relaksasi kredit, dan lain-lain.

“Alhamdulillah saya sudah berkomunikasi dengan Pak Bupati (Hendy Siswanto). Melalui dinas yang ada, kalau bisa berikan program-program untuk UMKM kita, sehingga tidak terlalu dampak. Harus ada alokasi anggaran khusus untuk yang terkait kondisi tidak normal ini. Tentu harus ada peningkatan anggaran dari yang normal,” kata Amin. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar