Politik Pemerintahan

Laporan Panitia Angket DPRD Jember Setebal 83 Halaman dan 16 Ribu Kata

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, menggelar sidang paripurna hak angket, di gedung parlemen, Jumat (20/3/2020). Rapat paripurna digelar setelah panitia angket menyelesaikan tugas.

Empat pimpinan panitia angket, yakni Tabroni (PDIP), Siswono (Gerindra), David Handoko Seto (Nasdem), dan Hafidi (PKB) bergantian membacakan laporan setebal 83 halaman dan 16.568 kata. Ini laporan tertebal yang pernah dibacakan dalam sidang paripurna DPRD Jember.

Dalam laporan itu disebutkan, panitia angket menyelidiki kebijakan yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Jember tidak memperoleh kuota formasi CPNS untuk 2019. “Berdasarkan bukti dokumen dan keterangan yang didapatkan panitia angket tersebut terbukti bahwa Pemerintah Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota CPNS 2019,” kata Tabroni.

Hal kedua yang diselidiki adalah kebijakan melakukan mutasi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Berdasarkan hasil keterangan penyelidikan proses mutasi jabatan yang bertentangan dengan sistem merit semakin membuktikan dan menguatkan terjadinya pelanggaran ketentuan sebagaimana rekomendasi KASN (Komite Aparatur Sipil Negara),” kata Tabroni.

Berikutnya yang diselidiki adalah kebijakan dalam penerbitan dan pengundangan Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja (KSOTK) 30 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember tanggal 3 Januari 2019.

Panitia angket juga menyelidiki kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa yang diduga melanggar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Panitia angket meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk rekanan yang menjadi tersangka kasus korupsi yang ditahan Kejaksaan Negeri Jember, soal sejumlah paket pekerjaan.

Pertama, paket pekerjaan jasa konsutasi perencanaan rehabilitasi 50 puskesmas di Jember. Kedua, paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi 31 kecamatan. Ketiga, paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan gedung rawat jalan empat lantai RS Daerah dr. Soebandi. Keempat, paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan ruang terbuka hijau.

Kebijakan lain yang diselidiki dalam panitia angket berdasarkan laporan dari masyarakat. Ini terkait dengan kebijakan pemberian bantuan pemerintah pada 2016 sebesar Rp 570 juta kepada Yayasan Rumah Sakit Bina Sehat.

Sidang paripurna ini dihadiri 50 anggota DPRD Jember dan para pemimpin partai tingkat kabupaten. Sebelum masuk ruang sidang, para hadirin ‘ditembak’ dengan thermal gun untuk diketahui suhu badan mereka. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar