Politik Pemerintahan

Laporan Dana Kampanye Tak Beres? Ini Sanksinya…

Komisioner KPU Jember Dessi Anggraeni

Jember (beritajatim.com) – Laporan dana kampanye semua calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan diaudit oleh lembaga konsultan audit yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum. Tak beres melaporkan dana kampanye bakal berbuah sanksi.

“Konsekuensinya kalau dalam proses audit ditemukan indikasi pemasukan dan pengeluaran (dana kampanye) itu tidak benar, maka akan dikeluarkan (pernyataan) tentang indisipliner dan itu akan dipublikasikan, diumumkan bahwa pasangan calon ini tidak disiplin. Jadi sanksinya berupa statement dan labelling,” kata Komisioner KPU Jember Dessi Anggraeni, Minggu (27/9/2020).

Kendati demikian, sanksi tidak berdampak terhadap pencalonan pasangan bersangkutan. “Sanksi yang berdampak terhadap pencalonan itu di awal (proses kampanye), yakni kalau mereka terlambat menyetorkan laporan awal dana kampanye. Sanksinya adalah pembatalan (sebagai pasangan calon),” kata Dessi.

Dessi mengingatkan, ada jumlah batasan maksimal sumbangan dana kampanye terhadap calon. “Kalau berasal dari orang per orang atau pribadi sebesar Rp 75 juta. Jika sumbangan berasal dari lembaga, kelompok, atau partai maksimal Rp 175 juta,” katanya.

Batasan total dana kampanye maksimal sudah ditetapkan berdasarkan koordinasi dengan pasangan calon, yakni sekitar Rp 50 miliar. Itu sudah meliputi uang tunai, jasa, dan barang. Sementara itu, sesuai laporan awal dana kampanye tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon nomor urut 1, Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto memiliki nominal nol rupiah, pasangan nomor urut 2, Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman menyebutkan angka Rp 1 miliar, dan pasangan nomor urut 3, Abdus Salam dan Ifan Ariadna Wijaya, melaporkan penerimaan sumbangan Rp 100 juta dari pasangah calon. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar