Politik Pemerintahan

Lantik Walikota Probolinggo dan Bupati Sampang, Pakde Karwo: Jaga Integritas

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim Soekarwo melantik Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo serta Bupati dan Wakil Bupati Sampang masa jabatan 2019-2024 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (30/1/2019).

Kepada kedua kepala daerah yang baru dilantik, Pakde Karwo berpesan untuk menjaga integritas diri dalam mengemban tugas, terutama dalam pengambilan kebijakan terkait dengan APBD.

“Integritas merupakan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan ketakutan terhadap permasalahan yang melanggar peraturan perundangan. Selama ini kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK seringkali muaranya di masalah integritas pejabat itu sendiri. Jadi, integritas itu letaknya di diri kita masing-masing, bagaimana kita menjaga,” katanya.

Selain menjaga integritas, Pakde Karwo juga meminta kepada kepala daerah untuk merangkul dan menyatukan seluruh masyarakat, sehingga tidak ada lagi istilah menang atau kalah.

“Pilkada telah usai, pilihan masyarakat harus menjadi satu, semua menerima dan secara bersama-sama membangun persatuan,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Pakde Karwo juga berpesan kepada kepala daerah untuk menjaga silaturahmi baik dengan DPRD maupun forkopimda.

Ia mencontohkan, selama 10 tahun memimpin Jatim, hubungan dengan DPRD berjalan dengan baik.  Bahkan tidak ada faksi A maupun B di DPRD Jatim, yang ada hanya faksi Jatim. Selain itu, selama 10 tahun DPRD Jatim belum pernah mengambil keputusan dengan voting.

“Keputusan baik adalah pendapat gabungan otak dan hati, bukan dengan keputusan orang terbanyak atau voting. Nilai tidak bisa dijumlah,” imbuhnya.

Silaturahmi ini, lanjutnya, juga harus dilakukan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Apalagi, tugas pimpinan adalah menyapa, merangkul dan mendengarkan suara yang tidak terdengar seperti pedagang kaki lima. Untuk itu, pendopo harus dibuka untuk umum sebagai tempat silaturahmi.

“Tidak ada hal yang tidak bisa dibicarakan antar orang, komunikasi menjadi basis penting. Selain itu silaturahmi menjadi bagian nilai luhur dan agama, apalagi sebagai pemimpin sudah diberi amanah,” tuturnya.

Selain melakukan silaturahmi, Pakde Karwo juga berpesan agar kepala daerah segera menyampaikan visi misinya kepada dewan sebelum sertijab, agar bisa masuk dalam RPJMD. Langkah ini dilakukan agar segera dapat dilakukan perubahan anggaran.

“Bila menunggu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Agustus nanti, susah dicairkan. Kami bisa mengasistensi proses ini, yang penting harus serius dan terukur, karena ada aturannya Indikator Kinerja Utama (IKU),” jelasnya.

Menurutnya, saat ini kepala daerah selalu dinilai dan diminta pertanggungjawabannya melalui laporan. Seperti urusan keuangan yang hasilnya dikeluarkan oleh BPK, serta pelaksanaan pemerintah daerah akan dievaluasi Kemendagri melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Juga, penilaian satuan kerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan di akhir jabatan kepala daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada anggota dewan.

Pakde Karwo juga mengingatkan pasangan kepala daerah untuk memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Dimana untuk urusan pengelolaan keuangan daerah, yang ditugasi presiden adalah bupati dan walikota, termasuk soal pertanggungjawabannya.

Untuk itu, ia meminta agar tidak ada konflik antar keduanya terkait hal tersebut. “Biasanya konfliknya di sini, ini jadi bagian dari manajemen pelaksanaan. Ada normanya dan sudah sesuai peraturan,” pesannya.

Walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin dan Wakil Walikota Probolinggo, Moch Soufis Subri dilantik berdasarkan Surat Keputusan/SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 131.35 5973 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Probolinggo dan SK Mendagri nomor 132.35 5974 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Probolinggo.

Sedangkan Bupati Sampang, Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Sampang, Abdullah Hidayat Hussein dilantik berdasarkan SK Mendagri nomor 131.35 10 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bupati Sampang dan SK Mendagri nomor 132.35 11 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Sampang.

Selain Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo serta Bupati dan Wakil Bupati Sampang, pada kesempatan ini juga dilakukan pelantikan Ketua TP PKK dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Probolinggo dan Kabupaten Sampang masa jabatan 2019-2024 oleh Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Jatim, Nina Soekarwo. (tok/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar