Politik Pemerintahan

Langkah Strategis KPU Kediri Gelar Pilkada di Tengah Pandemi

Kediri (beritajatim.com) – Pilkada Kabupaten Kediri sudah di depan mata. Pesta demokrasi lima tahunan itu bakal digelar, pada 9 Desember 2020. Dengan semakin dekatnya waktu perhelatan pilkada, KPU dituntut untuk mematangkan persiapan.

Selain seluk-beluk kebutuhan logistik dan SDM penyelenggara, yang tak kalah penting adalah upaya untuk membendung lahirnya klaster baru perularan Covid-19. Seperti apa langkah-langkah strategis KPU?

Komisioner KPU Kabupaten Kediri Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM Nanang Qosim mengaku, KPU telah merumuskan sistem protokol kesehatan dalam setiap rangkaian agenda pemilihan. Langkah tersebut amat penting, agar masyarakat yang terlibat mengikuti jalannya pilkada dapat terjamin keamanannya.

Sejak awal tahapan Pilkada, KPU menyiapkan alat pelindung diri (APD). KPU juga menerapkan physical distancing dengan cara membatasi jumlah pemilih di tempat pemungutan suara (TPS). Jika sebelumnya per TPS terdapat 800 pemilih, kini jumlahnya dikurangi menjadi 500 orang di tiap TPS. Kemudian menambah jumlah TPS. Dari awalnya hanya 2610, kini ada 701 TPS tambahan. Sehingga, totalnya menjadi 3.311 TPS yang tersebar di 26 kecamatan di wilayah Kabupaten Kediri.

Nanang Qosim, Komisioner KPU Kabupaten Kediri.

Menurut Nanang, pola penerapan physical distancing untuk memecah kerumunan seperti yang dilakukan KPU, kini juga marak diterapkan masyarakat di masa pandemi. Di bidang bisnis misalnya, para pengelola restoran dan cafe banyak yang telah mengubah tata letak kursi dan meja pengunjung. Dari yang dulunya bisa ditempati empat orang, setelah diatur ulang kini hanya dapat menampung setengahnya. Pola membatasi jarak tersebut juga dijumpai di transportasi umum seperti bus, kereta, dan pesawat.

Dengan bertambahnya TPS secara otomatis juga menambah jumlah piranti teknis mencoblos seperti bilik suara dan kotak suara, juga para petugas pemungutan suara (PPS). Untuk itu, KPU Kabupaten Kediri segera melakukan perekrutan personil PPS tambahan, agar petugas siap sebelum pilkada resmi digelar pada bulan Desember mendatang.

Sedangkan untuk penerapan protokol pencegahan covid-19 saat berlangsungnya pemilihan, KPU telah menyiapkan sejumlah persiapan khusus. Seperti menyediakan masker, face shield, dan sarung tangan. Jika TPS berada di lokasi rawan, petugas pemungutan suara akan mengenakan baju hazmat atau pakaian yang biasa digunakan petugas medis.

“Baju hazmat akan digunakan petugas PPS di lokasi yang dinilai rawan, misalnya dekat dengan rumah sakit,” ujar Nanang Qosim.

Untuk semakin mematangkan persiapan pilkada di tengah pandemi Covid-19, KPU Kabupaten Kediri sudah melakukan koordinasi dengan tim Pemkab Kediri. Selain itu, KPU juga telah melakukan evaluasi anggaran biaya yang dibutuhkan, termasuk pendistribusian alat pelindung diri (APD) yang akan digunakan di berbagai tahapan pelakasaan Pilkada demi mencegah penyebaran virus Corona

Rapid Test Badan Adhoc KPU

Guna memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kediri Tahun 2020 berjalan aman dan sehat dari virus Covid-19, jajaran badan adhoc di lingkungan KPU Kabupaten Kediri mulai menjalani Tes Rapid.

Komisioner KPU Kabupaten Kediri, Eka Wisnu Wardhana menyampaikan bahwa Tes Rapid dilaksanakan guna menjalankan amanat PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Dimana seluruh penyelenggara Pemlihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, mulai dari KPU, PPK, PPS PPDP hingga KPPS wajib menjalani tes rapid. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya penularan virus Covid-19,” ujar Eka Wisnu Wardhana.

Komisioner yang juga membidangi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi tersebut menyampaikan bahwa Tes Rapid untuk PPK dan sekretariat, PPS dan Sekretariat, KPPS serta Petugas Linmas dilaksanakan mulai, 28 November 2020 hingga 5 Desember 2020 mendatang.

“Seluruh penyelenggara adhoc, 208 di tingkat kecamatan, 2.064 di desa dan 29.799 di TPS dijadwalkan menjalani Tes Rapid. Pelaksanaan di masing-masing kecamatan, ada juga di RS SLG, RSUD Kabupaten Kediri, Gedung Bhagawanta dan beberapa RS Swasta pendukung lainnya,” ungkapnya.

Wisnu juga menjelaskan, bahwa jika ada petugas yang dinyatakan reaktif maka petugas diintruksikan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.  “Jika dalam satu TPS ada reaktif lebih dari dua orang maka akan dilakukan penggantian,” terangnya.

Bawaslu Rapid Tes PTPS

Tak hanya KPU, Bawaslu Kabupaten Kediri juga menempuh upaya yang sama. Bawaslu telah menyusun protokol kesehatan dalam pengawasan yang aman dan terhindar dari Covid-19. Rapid test pun juga ditempuh sebagai upaya pencegahan sejak dini.

Bawaslu mengadakan rapid tes untuk petugas PTPS, mulai tanggal 26–28 November 2020. Kegiatan tersebut merupakan langkah Bawaslu Kabupaten Kediri untuk memastikan personilnya tidak terindikasi positif virus Corona ( Covid-19 ) saat pelaksanaan pengawasan Pilkada Kediri pada 9 Desember 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, Saidatul Ummah mengatakan ada  3311 petugas PTPS yang melakukan kegiatan tes rapid.

“Petugas PTPS yang melakukan rapid tes ini mulai kemarin tanggal 26, dan berakhir pada tanggal 28 November 2020,” jelasnya di Kantor Bawaslu Kabupaten Kediri.

Untuk pelaksanaan tes ini dilakukan dibeberapa titik yang terdekat dengan kantor kecamatan. Hal ini bertujuan agar memudahkan untuk petugas PTPS dalam melakukan rapid tes.

Sementara itu menurut Saidatul Umah jika nanti ditemukan hasilnya reaktif dan terkonfirmasi positif Covid-19, maka pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kediri.

“Mengacu pada peraturan Bawaslu terbaru jika ditemukan petugas PTPS yang terkonfirmasi positif Covid-19 maka harus dilakukan PAW atau pergantian antar waktu petugas tersebut,” imbuhnya.

Saidatul Umah juga menyampaikan kemarin dalam proses rekruetmen petugas PTPS ini sudah menyiapkan 1 orang cadangan. “Petugas cadangan ini siap gantikan petugas PTPS yang tak bisa hadir saat pelaksaan pencoblosan 9 Desember 2020. Salah satunya jika ditemukan kasus Covid-19 pada petugas PTPS tersebut” tuturnya.

Masih kata Saidatul Ummah bahwa selain petugas PTPS, hampir seluruh pihak Bawaslu juga melakukan rapid tes. Hal ini bertujuan para staf di Bawaslu sejak awal tahapan kampanye hingga akhir aman dari Covid-19.

“Rapid tes rutin kami lakukan sejak kemarin awal tahapan kampanye kepada seluruh staff. Jadi tidak hanya petugas PTPS yang dilakukan rapid tapi semuanya juga dites,” pungkasnya.

Sementara itu, serangan Covid-19 di Kabupaten Kediri belum juga mereda. Bahkan, pada hari ini ada penambahan jumlah kasus positif sebanyak 25 kasus. Sehingga totalnya menjadi 1.202 kasus.

Data dari Satgas Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kediri menyebutkan, jumlah warga meninggal dunia akibat Covid-19 sebanyak 94 orang, sementara yang masih dirawat 92 orang. Untuk pasien sembuh sebanyak 1.016 atau ada tambahan kesembuhan sebanya 11 orang.

Total suspek sebanyak 2.849. Dimana suspek aktif 152, dan selesai 2.671 Discarded 26 serta kasus probable meninggal 85 orang. Satgas Gugus Tugas terus mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Pesannya adalah dengan wajib memakai masker, sering mencuci tangan menggunakan sabun dan menghindari kerumunan melalui upaya menjaga jarak atau physical distancing.

Calon Tunggal Pilkada Kediri 2020

Pilkada Kediri 2020 hanya diikuti satu pasangan calon yaitu, Hanindhito Himawan Pramono dengan Dewi Maria Ulfa. Mereka akan memperebutkan suara masyarakat Kabupaten Kediri sebanyak 1.231.512 orang (DPT) dari rivalnya kotak kosong.

Pasangan putra bungsu Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan Ketua Fatayat NU Kabupaten Kediri itu oleh sembilan partai politik pemilik kursi parlemen di DPRD Kabupaten Kediri periode 2019-2024 yakni PDIP, PKB, Partai NasDem, Partai Gerindra, PAN, PKS, Golkar, Demokrat dan PPP. Bahkan, tiga partai non parlemen juga ikut memberikan dukungan di antaranya partai Hanura, Partai Garuda dan Partai Solidaritas Indonesia.

Mengusung jargon Kediri Menang, Dhito-Dewi mematok target menang 85 persen dalam pilkada. Mereka mengandalkan gerakan blusukan ke perbagai kelompok masyarakat. Sedangkan dari kubu kotak kosong, juga tidak tinggal diam. Kelompok relawan yang menyebut dengan istilah relawan ‘BuKos’ (bumbung kosong) melakukan pergerakan yang sama. [nm/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar