Politik Pemerintahan

Lamongan Belajar Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi

Banyuwangi (beritajatim.com) – Keberhasilan Banyuwangi menurunkan angka kemiskinan dengan melibatkan banyak pihak menginspirasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lamongan.

Lamongan bahkan mengajak komisioner Baznas-nya, karena Banyuwangi melibatkan Baznas secara aktif untuk ikut menangani masalah kemiskinan.

Rombongan yang dipimpin Sekretaris Kabupaten Lamongan, Yuhronur Efendi ini diterima Ketua Komisioner Baznas Banyuwangi, Samsudin Adlawi dan Kabid Kesra dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Banyuwangi.

Yuhronur menjelaskan bahwa pihaknya ingin belajar strategi penanggulangan kemiskinan di Banyuwangi. Di antaranya terkait segmentasi dan sinkronisasi data warga miskin.

Menurut dia, sistem pendataan di Banyuwangi sudah terintegrasi lewat TKPK daerah dan berbasis digitalisasi. Sementara di lamongan, lanjut dia, masih dilakukan secara parsial dan terpisah-pisah antar OPD. Sehingga, program penanggulangan kemiskinan di Lamongan kurang berjalan maksimal.

“Di Banyuwangi ini beda, pendataannya terintegrasi lewat TKPK daerah dan sudah berbasis digital. Banyuwangi juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, di antaranya Baznas. Ini yang menurut kami membuat program penanggulangan kemiskinan berjalan maksimal. Bila tangan APBD tidak dapat menyentuh, maka Baznas dan CSR pihak ketiga yang akan turun menuntaskan. Kolaborasi semacam ini yang ingin kami duplikasi,” jelas Yuhronur, Selasa (7/5/2019)

Sementara itu, Sunarto mengakui bahwa keberhasilan Banyuwangi dalam menurunkan angka kemiskinan adalah berkat strategi keroyokan bersama banyak pihak. Pemerintah, BUMN, dan swasta bergandengan tangan saling mendukung menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan.

“Sebab jika hanya mengandalkan dana dari APBD, masalah kemiskinan tidak akan pernah selesai. Misalkan saat TNI akan melakukan karya bakti, kita arahkan untuk membuat program bedah rumah. Ini akan memperluas sasaran pengentasan kemiskinan yang belum tercover APBD. Dengan cara seperti ini jumlah kemiskinan di Banyuwangi lebih cepat berkurang,” kata Sunarto.

Awalnya, imbuhnya, angka kemiskinan di Banyuwangi juga masih tinggi. Di tahun 2010, jumlahnya mencapai 20,09 persen. Bahkan di tahun 2014 banyak ditemukan orang miskin baru. Maka, mulailah pemkab membuat sistem yang terintegrasi antar SKPD, khususnya dengan Bappeda. Data kemiskinan yang ada di Badan Pusat Statistik pun terintegrasi dengan Bappeda, by name by address.

“Langkah-langkah ini membuahkan hasil yang cukup baik. Kini, angka kemiskinan kami tinggal 7,8 persen” terangnya.

Ketua Komisioner Baznas Samsudin Adlawi menambahkan, Baznas menggeber berbagai program yang sinergis dengan program pengentasan kemiskinan pemkab. Seperti, program rantang dhuafa yang memberikan bantuan makanan gratis kepada lansia miskin sebatang kara, Banyuwangi Sehat yang memberikan bantuan kepada keluarga pasien miskin yang dirawat di Rumah Sakit, Banyuwangi cerdas yang memberikan bantuan pendidikan bagi siswa miskin tingkat SD-PTN, hingga bedah rumah.

 

“Namun kami pastikan, program Baznas tidak akan tumpang tindih dengan program pemkab karena kami menggunakan data yang sama dari TKPK daerah, sehingga Baznas hanya akan meng-cover warga yang memang belum menerima program pemkab. Misalnya, kami hanya akan memberikan bantuan rantang dhuafa kepada lansia miskin yang belum mendapatkan rantang kasih dari pemkab,” pungkas Sunarto.

Sunarto menambahkan lagi, Pemkab juga membentuk Tim Pemburu Kemiskinan, Tim Pemburu Anak Putus Sekolah, menggelar pelatihan bagi perangkat desa untuk bisa menyelesaikan urusan pembuatan Surat Pernyataan Miskin (SPM) di tingkat desa, hingga meluncurkan Aplikasi Jalin Kasih, sebuah aplikasi pengentasan kemiskinan terintegrasi yang berisi data digital semua masalah kemiskinan yang sangat rinci berbasis geospasial.

Inovasi-inovasi tersebut, melengkapi inovasi sebelumnya yang telah dibuat pemkab. Seperti Bantuan Operasional Siswa (BOS) dan program Siswa Asuh Sebaya (SAS), dimana secara periodik siswa yang mampu menyisihkan uang sakunya untuk membantu kebutuhan belajar siswa yang tidak mampu.

Pemkab juga menggandeng beberapa perusahaan dan perbankan agar mau mengeluarkan program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya untuk mengentaskan rakyat miskin. “Dengan cara-cara tersebut, segala permasalahan sosial yang ada di daerah dapat segera tertangani,” pungkasnya. (rin/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar