Politik Pemerintahan

Lahan Sekolah SD/SMP di Bangkalan Rawan Sengketa

Nur Hasan, Ketua Komisi D Bangkalan (dok).

Bangkalan (beritajatim.com) – Sebanyak 46 Persen lahan atau tanah yang di atasnya berdiri Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, belum dilakukan pengalihan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Sehingga, kondisi ini memicu adanya rawan sengketa lahan yang berdampak pada penyegelan sekolah.

Ketua Komisi D DPRD setempat Nur Hasan mengatakan, sebelumnya terjadi konflik lahan. Pemkab perlu melakukan ambil alih lahan dengan membeli ataupun memberikan ganti rugi terhadap pemilik tanah. “Perlu segera diurus, supaya tidak ada konflik dan penyegelan sekolah di Bangkalan,” terangnya Minggu (7/2/2021).

Selain itu, ia mengaku adanya penganggaran pembebasan lahan atau ganti rugi terhadap lahan sekolah yang masih belum dimiliki Pemkab. Sehingga, pihaknya akan melakukan evaluasi pada triwulan pertama nanti.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMP, Jufri Kora mengatakan, di tahun 2021 ini tak ada penganggaran pembebasan lahan. Sehingga, ia melakukan antisipasi dengan melakukan komunikasi dengan pemilik lahan untuk menghindari adanya konflik. “Kami melakukan komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan pemilik lahan. Sehingga, sampai saat ini masih berjalan lancar,” ungkapnya.

Diketahui, dari jumlah 56 sekolah SMP terdapat 3 sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah. Sementara itu, dari jumlah 365 SD terdapat 300 sekolah yang berdiri di atas tanah yang belum jelas kepemilikannya.[sar/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar