Politik Pemerintahan

Tak Kontongi Izin

Lagi, Satpol PP Kota Mojokerto Hentikan Pembangunan Gerai Makanan

Petugas Satpol PP Kota Mojokerto yang melakukan penghentian aktivitas di pembangunan gerai makanan di Jalan Raya Bentang Pancasila, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto kembali menghentikan aktifitas pembangunan gerai makanan di Jalan Raya Bentang Pancasila, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Penghentian aktifitas tersebut lantaran tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam proses aktifitas tersebut.

Kepala Satpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono mengatakan, pihaknya terpaksa menghentikan aktifitas pembangunan untuk kali kedua. Karena aktifitas pengurukan maupun pemerataan tanah di area tersebut belum memiliki izin.

“Setelah kita klarifikasi ke Dinas Perizinan sampai saat ini, IMB-nya belum keluar. Hanya izin lokasi saja yang keluar. Izin lokasi turun bukan berarti sudah bisa melakukan aktifitas pembangunan tapi masih banyak tahapan-tahapan lain yang harus dilalui. Dari sini kita bisa belajar, izin lokasi ini itu bukan IMB,” katanya.

Izin lokasi, lanjut Dodik, adalah pencocokan. Jika sudah cocok peruntukannya baru dikeluarkan izin lokasi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Setelah izin lokasi turun untuk mengarah ke IMB itu ada izin lingkungan. Jadi Izin lingkungan ini hanya sepertiga untuk bisa dapat IMB. Jika IMB belum keluar maka aktifitas apapun tidak diperbolehkan.

“Termasuk aktivitas pengurukan maupun pemerataan tanah. Itu termasuk aktifitas pembangunan karena tadi di sana ada aktifitas sehingga kami hentikan. Ini akan pantau. Dari Satpol PP bersama DPMPTSP selalu berjalan untuk memantau kegiatan masyarakat yang tidak berizin,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan dari PT Sukses Bersama Kencana Satya, Andyanto Vino mengaku kecewa dengan pengurusan izin di Kota Mojokerto. “Pengurusan izin itu banyak sekali, izin lokasi, izin amdal lalin, IMB dan lainnya. Izin lokasi sudah ada. Yang disayangkan perizinan di kota (Kota Mojokerto) itu tidak seperti daerah-daerah lain,” ujarnya.

Menurutnya, perizinan di Kota Mojokerto cukup sulit sehingga investasi yang akan dilakukannya tertunda. Dengan adanya izin lokasi, ia berharap bisa dilakukan proses pembangunan sembari menunggu IMB keluar. Namun kenyataannya hingga beberapa tahun terkait izin belum juga selesai.

“Saya sudah telepon Satpol dan Perizinan. Ya langsung berhenti, wong cuma uruk. Dibiarkan saja, sembari menunggu IMB keluar. Gini, kita ini kan niat investasi di Kota (Kota Mojokerto), nantikan ada PAD dari situ. Tapi kalau dihalang-halangi kayak gini, ada Satgas di pusat turun ke daerah mengawasi hal-hal seperti itu,” tuturnya.

Jika izin dipersulit dan Asosiasi Pengusaha mendengar terkait sulitnya mengurus perizinan di Kota Mojokerto, lanjut Vino, hal tersebut akan berdampak pada investor yang akan datang ke Kota Mojokerto. Menurutnya, para investor enggan ke Kota Mojokerto jika izin dipersulit. [tin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar