Politik Pemerintahan

Kunjungi Kampung Terisolir di Surabaya, Ini Kata Puti Guntur

Surabaya (beritajatim.com) – Perkampungan di wilayah RT 01/RW III, Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal adalah bagian Kota Surabaya. Namun keberadaan pemukiman dengan 221 kepala keluarga (KK) itu terisolir. Nyaris tidak mendapatkan ‘kue’ pembangunan.

Keberadaannya tak jauh dari Kantor Bakesbangpol Linmas Pemprov Jatim. Namun karena terpencil setelah dipisahkan keberadaan perumahan, membuat kampung ini nyaris tak terlihat. Ironisnya, wilayah kampung tak masuk google maps. Dicari melalui global position system (GPS) tak ada. Signal handphone (HP) dari sejumlah operator seluler sulit menembus. Ada rumah yang belum teraliri listrik.

Singkatnya, wilayah kota tak ubahnya desa. Keberadaan barongan (pohon bambu, red) semakin menguatkan suasana desa. Kampung dengan sekitar 400an jiwa ini pun didatangi Puti Guntur Soekarno, Minggu (17/3). Cucu Proklamator Bung Karno itu memaparkan potensi Dukuh Jurang Indah yang bisa ‘dipoles’ menjadi Kampung Wisata.

“Ini kampung yang keberadaannya di tengah kota namun suasana seperti pedesaan. Kampung yang di GPS tidak ada, ada rumah belum teraliri listrik. Ini dulunya kampung besar namun terpisah tol Surabaya-Malang sejak tahun 1981,” papar Susanto, Ketua RT 01/RW III, Kelurahan Putat Gede.

Yang membuat kampung nyaris tak tersentuh pembangunan oleh pemkot adalah merebaknya isu bahwa tanah tempat rumah warga adalah ilegal. Faktanya, banyak yang bersertifikat Petok D dan bahkan ada yang Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Kami ke depan berharap Mbak Puti (Puti Guntur Soekarno, Caleg DPR RI dari PDI Perjuangan, Dapil 1 Surabaya-Sidoarjo, nomor urut 2; dan Mbak Iswati, Caleg DPRD Kota Surabaya dari PDI Perjuangan, Dapil Surabaya 4, nomor urut 6 untuk mengawal program-program pemerintah yang tertunda masuk ke kampung agar terealisasi,” harap Susanto.

Sementara itu, Puti Guntur Soekarno menyampaikan bahwa penugasannya mencalegkan diri di Surabaya dan Sidoarjo adalah tugas partai. Terlebih kakek Puti, Bung Karno lahir di Surabaya.

“Terisolir tidak lantas rendah diri. Ini Dukuh Jurang Indah bisa jadi kampung wisata. Ini unik karena masuknya lewat perumahan, ke depan harus dikelola sebagai desa wisata. Yang bisa mengeloka ya warga sendiri. Saya dan Mbak Iswati membuka jalan, akses (perhatian pemerintah),” pesan Puti yang disambut antusias warga kendati kampung saat itu diguyur hujan.

Menurut Puti, banyak akses yang harus dibuka, dikomunikasikan. Fungsi legislator adalah membuka akses, komunikasi seluas-luasnya.

Selama duduk di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, pariwisata, kepemudaan, dan ekonomi kreatif, Puti terbiasa mengawal pelaksanaan program pusat terkait bidangnya di daerah. Ke depan dia awak mengawal terwujudnya kampung wisata Jurang Indah. Namun warga bisa mengawalinya lebih dulu, tanpa menunggu.

“Bersama Pak Whisnu Sakti (Wakil Walikota Surabaya), tolong bantuan pemerintah kota untuk menata kampung wisata nantinya,” pesan Puti.

Puti juga menyatakan akan menambah kuota dan membawa masuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke Jurang Indah. Termasuk Program Indonesia Pintar, Indonesia Sehat dan lainnya.

“Program pariwisata bisa diawali dengan rumah-rumah dicat. Kita hadir disini untuk memberikan harapan, motivasi. Bukan janji. Kalau berikan motivasi, InsyAllah hadir disini tak sekali tapi berikan pendapingan. Berikan harapan dan motivasi,” tutup Puti.

Yang akan dikawal Puti pada tahap awal adalah keberadaan Pojok Baca yang representatif. Sementara itu, Iswati saat di Jurang Indah meluncurkan Kartu Aspirasi Iswati. Sesuai namanya, kartu ini bisa menjadi media atau wahana warga menyampaikan aspirasi ke Iswati.

Warga penerima kartu tinggal mengisi aspirasinya pada kolom kartu. Ada dua bagian kartu yang bisa disobek. Satu disimpan warga, dan satu bagian lainnya diserahkan ke Iswati. Tujuannya agar bisa sama-sama mengontrol apakan sudah merespon dan direspon aspirasinya.

“Aspirasi bisa bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat selama lima tahun ke depan,” kata Iswati. Kartu Aspirasi ini berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimasukkan dalam database Iswati. [ifw/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar