Politik Pemerintahan

Kubu Jokowi : Jika Demi Kepentingan Elektoral, Pembangunan Hanya di Jawa

Jakarta (beritajatim.com) – Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Sudirman Said menuding pembangunan ekonomi dilakukan pemerintah Jokowi tanpa perencanaan yang matang dan terkesan dilakukan demi kepentingan pemilu.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Kyai Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily mengatakan, dalam empat tahun ini, Presiden Jokowi justru banyak  melakukan terobosan,  melakukan transformasi dalam pembangunan ekonomi yg bisa menjadi fondasi bagi Indonesia maju.

“Sudirman Said yang pernah menjadi Menterinya Pak Jokowi, namun politik membuatnya ‘rabun’ melihat kenyataan,” kata Ace dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (10/1/2019).

Dia menyebut, gaya kepemimpinan Jokowi tidak terjebak rutinitas birokrasi, keluar dari zona nyaman para teknokrat tapi melakukan lompatan-lompatan yang hasilnya tidak instan dan memiliki dampak jangka panjang. Ace mencontohkan, jika hanya memikirkan elektoral maka infrastruktur  hanya dibangun di Jawa. Karena populasi pemilih mayoritas di Jawa.

“Tapi Pak Jokowi keluar dari kepentingan elektoral semata dengan melakukan percepatan  pembangunan infrastruktur yg bersifat Indonesia Sentris, bukan Jawa sentris, di perbatasan, di pulau terdepan dan Indonesia Timur,” tegasnya.

Demikian juga, lanjut Ace, dengan kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harha yang diterapkan satu harga di seluruh Indonesia. Hal ini mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.  “Jadi pernyataan Sudirman sangat mudah dipatahkan dengan perubahan 4 tahun ini,” kata politikus Partai Golkar ini.

Dia kembali mencontohkan, Jokowi dalam empat tahun ini dengan melakukan perubahan besar besaran dalam peningkatan daya saing ekonomi, kemudahan berusaha dan membongkar mafia-mafia ekonomi. Termasuk di sektor energi dan sumberdaya mineral, Jokowi membubarkan petral. Ternyata setelah tidak jadi Menteri, Sudirman jadi cepat lupa.

“Saya berikan satu contoh lagi dalam reformasi sistem bantuan sosial. Bukan hanya dengan memperbesar cakupan penerima manfaat kartu KIP, KIS dan PKH tapi membuat sistem penyaluran lebih efektif dalam empat tahun ini. Sehingga kemiskinan bisa turun,” ujarnya. (hen/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar