Politik Pemerintahan

Kubu Djoko Susanto: Kami Tak Kenal Pencabutan Rekom PKB

Djoko Susanto saat haul Gus Dur

Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jember resmi mencabut dukungan dari Djoko Susanto dalam pemilihan tahun ini. Alasannya, Djoko mengingkari kontrak politik dengan NU dan PKB.

Darsan, juru bicara Djoko Susanto, menanggapi kalem hal itu. “Kami tidak mengenal istilah pencabutan, karena proses dari awal pendaftaran sampai terbitnya rekomendasi dari DPP sudah kami ikuti sesuai mekanisme yang berlaku di internal partai tersebut,” katanya, Kamis (19/3/2020).

Darsan menganggap sesuai prosedur, rekomendasi dari DPP PKB untuk mencalonkan Djoko menjadi bupati sudah final. Soal nama calon wakil bupati, Djoko belum memastikan. Djoko masih menunggu finalisasi surat keputusan rekomendasi beberapa partai politik.

“Pada saatnya nanti semua parpol pengusung akan bermusyawarah dengan Pak Djoko untuk menentukan siapa yang akan mendampingi beliau sebagai cawabup,” kata Darsan.

Selain dari PKB, Djoko sudah menerima surat keputusan rekomendasi dari Partai Gerindra. Dengan dua partai itu saja, ia bisa mencalonkan diri menjadi bupati karena total ada 15 kursi yang dikantongi, melebihi syarat 10 kursi.

“Dari rekom yang sudah kami dapat, kewajiban masing-masing partai untuk menyosialisasikan bersama Pak Djoko, sehingga apa yang diamanatkan kepada Pak Djoko betul-betul bisa berjalan baik,” kata Darsan.

Darsan sangat yakin rekomendasi PKB dan Gerindra final. “Dan tidak akan ada persoalan apapun,” katanya.

Soal tudingan bahwa Djoko mengkhianati kontrak jam’iyah, Darsan mengatakan, semua persyaratan untuk memperoleh rekomendasi sudah dipenuhi Djoko Susanto. Terbitnya surat keputusan rekomendasi itu menunjukkan bahwa persyaratan yang diajukan sudah dipenuhi oleh mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Jember itu.

Jika kemudian Gerindra menyodorkan nama Ahmad Halim dan PKB menyodorkan nama Ayub Junaidi menjadi calon wakil bupati, Darsan menilainya wajar. “Namun karena di Jember tak ada satu pun partai politik memenuhi syarat mandiri untuk mengusung cabup dan cawabup, maka dia harus berkoalisi. Karena koalisi inilah, semua partai pengusung Pak Djoko harus bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan didukung untuk mendampingi Pak Djoko,” kata Darsan. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar