Politik Pemerintahan

Sengketa Pilkades Pager, Ponorogo

Kuasa Hukum 01: Jika Tidak PSU, Kami Gugat ke PTUN

Ponorogo (beritajatim.com) – Audiensi yang digagas Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni terkait sengketa pilkades Desa Pager, menghadirkan semua pihak yang terlibat. Meliputi cakades 01, cakades 02, Panitia Desa, Panwas Kecamatan.

Selain itu, audiensi yang digelar tertutup tersebut, juga dihadiri panitia kabupaten dan tokoh masyarakat Desa Pager dan aparat keamanan dari kepolisian dan TNI. Dalam audiensi itu, bupati belum memutuskan hasilnya, apakah akan mengesahkan kemenangan cakades 02 atau dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Hanya disepakati bahwa semua pihak harus menerima keputusan final bupati yang rencananya diumumkan Senin (8/7/2019).

“Hasil audiensi memang menyuruh semua pihak menghormati dan menerima apapun keputusan bupati. Namun kami pada prinsipnya akan tetap meminta PSU,” kata kuasa hukum cakades 01 M. Arif Maftuchin, saat dihubungi lewat sambungan telepon, Sabtu (6/7/2019).

Permintaan PSU, kata Arif, bukan suatu yang mengada-ada. Dia menyebut, hal itu demi menjunjung keadilan dan demokrasi. Karena ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh panitia pilkades. Sebab panitia tidak bisa mempertanggungjawabkan 2 surat suara yang hilang.

“Jadi menurut kami, ini bukan lagi persoalan siapa yang kalah atau yang menang. Tapi lebih dari itu, demi keadilan dan tegaknya demokrasi,” tegasnya.

Dia menginginkan pemkab untuk meninjau ulang peraturan pilkades di Ponorogo. Arif mencontohkan, saat ada kelebihan surat suara dari jumlah DPT itu tidak boleh, yang artinya dilakukan PSU. Tapi saat surat suara kurang dari jumlah DPT malah dibolehkan.

“Nah, di sinilah letak ketidakadilannya. Harusnya peraturan tersebut juga membahas semuanya, dimana jumlah surat suara yang kurang juga ada mekanisme penyelesaiannya. Ini kan bisa jadi celah yang digunakan panitia pilkades untuk melakukan kecurangan,” katanya.

Dengan permasalahan seperti itu, Arif mengharap Pemkab untuk melakukan peninjauan ulang tentang peraturan pilkades yang ada sekarang. “Seandainya keputusan bupati nanti tidak PSU, sengketa pilkades Desa Pager akan kami perjuangkan ke PTUN,” tegasnya.

Sementara dari cakades 02 Setyarini mengungkapkan, sesuai yang telah disepakati dalam audiensi, pihaknya akan menghormati dan menerima apapun yang diputuskan oleh bupati Ipong Muchlissoni. Saat ditanya jika hasilnya PSU, Setyarini sebenarnya juga menyayangkan. Namun karena semua sudah sepakat ya harus diterima. “Pengennya keputusan bupati nanti, kemenangan saya ya disahkan,” katanya.

Seandainya memang hasilnya disahkan kemenangannya, Setyarini berharap untuk segera bisa melanjutkan pembangunan Desa Pager. Supaya bisa lebih baik dan maju. “Dan yang paling penting, semua masyarakat Desa Pager bisa guyub rukun,” harapnya. [end/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar