Politik Pemerintahan

KUA-PPAS RAPBD Jember 2020 Terlambat

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, terlambat menerima dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

“DPRD Jember baru menerima berkas fisik (dari Pemerintah Kabupaten Jember) hari ini,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Senin (11/11/2019).

Padahal, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, ada jadwal tahapan penyusunan anggaran yang seharusnya dijalankan bersama.

Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh bupati kepada DPRD seharusnya paling lambat minggu kedua Juli 2019. Sementara kesepakatan antara bupati dan DPRD Jember atas Rancangan KUA dan PPAS dicapai paling lambat minggu kedua Agustus 2019.

Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh bupati kepada DPRD seharusnya paling lambat minggu kedua September 2019. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

“Ini artinya, DPRD dan bupati harus menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD 2020 paling lambat 30 November 2019,” kata Halim.

Keterlambatan penyerahan berkas KUA-PPAS APBD 2020 membuat DPRD Jember berada dalam kondisi tak ideal untuk membahasnya. “Kemarin kami konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jatim, KUA-PPAS APBD Provinsi sudah ditetapkan pada Agustus 2019,” kata Halim.

“Kami tetap optimistis bahwa akan menyelesaikan tahapan. Kami khusnuzon bahwa kendala waktu tidak akan jadi hambatan. Tapi tentu KUA-PPAS tidak bisa dibahas tergesa-gesa, perlu mendengarkan aspirasi,” kata Halim. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar