Politik Pemerintahan

KUA-PPAS Jember Disepakati: Mulai dari Gaji Satpol Sampai Dana Porprov

Bupati Hendy Siswanto dan pimpinan DPRD Jember, Jawa Timur, menandatangani nota KUA-PPAS 2021, di gedung parlemen, Sabtu (3/4/2021). [foto: istimewa]

Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto dan pimpinan DPRD Jember, Jawa Timur, menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaram Sementara (KUA-PPAS) 2021, di gedung parlemen, Sabtu (3/4/2021).

Ada delapan hal yang disepakati antara eksekutif dan legislatif. “Pertama, perlu ada penambahan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp 2,2 miliar. Kemudian ada tambahan pengadaan pemadam kebakaran sebanyak satu unit. Honor seluruh Satpol PP disepakati naik honornya menjadi Rp 2,3 juta. Selama ini petugas Satpol PP di kecamatan hanya mendapat honor Rp 750 ribu,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.

Ada tambahan anggaran Rp 1,6 miliar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pengadaan satu unit mobil keliling pelayanan administrasi kependudukan dan honor tenaga operator pencetak. “Kemudian juga ada bantuan hukum terhadap masyarakat miskin sebesar Rp 700 juta,” kata Halim.

Kesepakatan anggaran juga terjadi untuk Dinas Pendidikan Jember. “Sudah dianggarkan untuk honor guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap. Sebagian ada belanja modal untuk rehab gedung, perbaikan sedang dan berat,” kata Halim.

Sementara untuk Dinas Kesehatan, ada sejumlah pergeseran alokasi anggaran terutama di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi. “Awalnya di dr. Soebandi ada alokasi Rp 15 miliar untuk pembangunan lanjutan, tapi masih bermasalah, belum ada penyerahan bangunan kepada pihak rumah sakit. Bangunan empat lantai yang kemarin (dibangun pada masa pemerintahan Bupati Faida) masih bermasalah, otomatis digeser untuk kegiatan-kegiatan lain,” kata Halim.

Ada tambahan anggaran Rp 1 miliar di Dinas Perpustakaan untuk revitalisasi koleksi perpustakaan dan layanan e-book. “Untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 3 miliar di Dinas Pemuda dan Olahraga. Pertama untuk pemusatan latihan sebesar Rp 2,5 miliar. Untuk seleksi atlet Rp 500 juta. Kemudian untuk NPCI (National Paralympic Committee Indonesia), kejuaraan difabel, dianggarkan sebesar Rp 125 juta,” kata Halim.

“Sebelumnya insentif guru ngaji di-handle di Dinas Pendidikan, sekarang di Bagian Kesejahteraan Rakyat. Insentif guru ngaji diberikan untuk 15.300 orang selama 12 bulan,” kata Halim. Sementara untuk Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, menurut Halim, ada rencana untuk memberikan pupuk bersubsidi maupun organik kepada petani.

“Kemudian untuk pengadaan seragam pegawai negeri sipil, setelah kami dengarkan bersama dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), hampir selama empat tahun, PNS kita tidak mendapatkan seragam. Anggarannya besar dan kemungkinan besar akan ditaruh di BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan bukan di Bagian Pembangunan lagi,” kata Halim. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar