Politik Pemerintahan

KUA-PPAS Bermasalah, Bupati Sudah Minta APBD Jember Dibahas

Bupati Faida dan anggota DPRD Jember sebelum sidang paripurna tahun 2019

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, sudah melayangkan surat kepada Bupati Faida mengenai kelemahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2021, pada 10 Agustus 2020.

Namun Bupati Faida malah menyampaikan Rencana APBD 2021 pada 18 Agustus 2020 untuk dibahas di DPRD Jember. “Ini karena bupati menganggap, bahwa sudah enam minggu (lini masa berlaku) sejak Rancangan KUA-PPAS disampaikan pada DPRD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Jumat (28/8/2020).

Padahal, dalam surat DPRD Jember kepada Bupati Faida dijelaskan, bahwa beberapa ketidaksinkronan prosedur terbitnya KUA-PPAS itu dengan aturan. Pertama, Rancangan KUA-PPAS yang diterima DPRD Jember tersebut tak mencantumkan peraturan gubernur mengenai rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai dasar hukum acuan. Tidak adanya dasar hukum Pergub RKPD ini dimungkinkan terjadi, karena KUA-PPAS Kabupaten Jember terbit mendahului pergub RKPD.

Itqon mengatakan, KUA-PPAS Jember terbit pada 10 Juli 2020. Sementara, Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang RKPD yang menjadi dasar hukumnya justru terbit pada 20 Juli 2020. Menyikapi hal itu, DPRD Jember akan berkonsultasi via surat kepada Pemprov Jatim. “Apakah bisa kami melaksanakan pembahasan Rencana APBD 2021 ini,” katanya.

Hal lain yang disoroti parlemen adalah Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 mengenai RKPD Kabupaten Jember. Perbup tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum Rancangan KUA-PPAS 2021. Namun, DPRD Jember tak menerima lampirannya. “Padahal kami ingin memastikan, Peraturan Bupati Nomor 33 ini kapan diundangkan,” kata Itqon.

Ini dikarenakan belakangan Bupati Faida menerbitkan peraturan baru yang mengubah Perbup Nomor 33 tentang RKPD tersebut pada 11 Agustus 2020. “Sementara KUA-PPAS-nya terbit pada 10 Juli 2020. Ini kan lucu kalau seperti ini (karena perbaruan dasar hukum yang jadi acuan, terbit setelah KUA-PPAS terbit, red). Ini akan kami cross check kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur,’ kata Itqon.

Itqon mengingatkan agar penyusunan KUA-PPAS dan Rencana APBD 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan APBD 2021. Aturannya sudah jelas, bahwa secara berjenjang, KUA-PPAS Kabupaten Jember baru bisa dibentuk setelah RKPD Kabupaten selesai dibentuk, dan pembentukan RKPD Kabupaten Jember harus menanti selesainya pembentukan RKPD Provinsi Jawa Timur. Urutan ini tidak boleh dilanggar.

“Badan Anggaran DPRD Jember sudah berkonsultasi ke Pemerintah Provinsi Jatim. Menurut pemprov, pengajuan Rancangan KUA-PPAS Jember ini cacat prosedural, karena KUA-PPAS dikirim pada 10 Juli sebelum RKPD Provinsi Jatim diundangkan,” katanya.

Bupati Faida sendiri dalam surat tertanggal 12 Agustus 2020 menyatakan, bahwa Perbup RKPD tidak mengubah substansi Rancangan KUA-PPAS. “Jadi bupati berpikir Rancangan KUA-PPAS yang dikirimkan ke Dewan pada 10 Juli itu tetap berlaku,” kata Itqon.

Tentu saja DPRD Jember tak berani melanggar aturan. “Bagi bupati, pembahasan KUA-PPAS sudah selesai. Langsung membahas RAPBD. Kami tidak berani. Tidak bisa membahas RAPBD, karena menurut kami KUA-PPAS-nya bermasalah,” kata Itqon.

DPRD Jember akan menyurati Bupati Faida kembali. “Kami akan sampaikan kronologi penyusunan APBD 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020,” kata Itqon.

Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jember Mirfano mengarahkan beritajatim.com untuk meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Gatot Triono. Sementara itu, Gatot belum menanggapi permintaan konfirmasi tersebut. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar