Politik Pemerintahan

KSP: Banyuwangi Wajib Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

Banyuwangi (beritajatim.com) – Desakan untuk membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat kabupeten datang dari berbagai pihak. Apalagi, melihat semakin banyaknya permasalahan hingga menimbulkan konflik agraria di tengah masyarakat.

Sehingga perlu adanya tindakan yang sesuai untuk menyelesaikannya. GTRA akan menjadi solusi untuk membantu identifikasi awal tanah obyek reforma agraria (TORA) dan perhutanan sosial.

“Dasar hukum untuk pembentukan GTRA ini juga sudah ada. Reforma Agraria dilaksanakan berdasarkan Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria,” kata Tenaga Ahli Utama dari Kantor Staf Presiden, Usep Setyawan ditemui saat acara Workshop dan Sosialisasi tentang Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Rabu (2/10/2019).

Menurut Usep, salah satu hal penting dalam Perpres ini adalah perlunya pembentukan gugus tugas reforma agraria di tiga tingkatan. Di antaranya, pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

“Di pemerintahan pusat sudah terbentuk setahun lalu. Level provinsi melalui SK Gubernur di Jawa Timur juga sudah terbentuk. Kemudian di level Kabupaten atau Kota. Informasi dari Asisten Dua Pemkab Banyuwangi, sedang menyiapkan pembentukan GTRA melalui SK bupati. Konon saat ini sedang difinalisasi oleh biro hukum,” kata Usep.

Pembentukan GTRA itu, kata Usep, menurut Perpres disebutkan wajib. Bahkan idealnya, reforma agraria ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau minimal dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Tujuannya agar APBD juga bisa dialokasikan untuk mendukung reforma agraria dan perhutanan sosial. Untuk itu, tidak ada alasan lagi untuk menunda pembentukan GTRA,” jelasnya.

GTRA ini, kata Usep, menjadi penting untuk proses identifikasi potensi dari tanah objek reforma agraria dan potensi area perhutanan sosial. Pasalnya, identifikasi harus dilakukan mulai dari tingkatan paling bawah.

“Misal, mulai dari desa ke kecamatan dan tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten ini menurutnya penting untuk identifikasi Potensi TORA maupun potensi perhutanan sosial,”

“Setelah itu verifikasi bisa dilakukan pemerintah Provinsi melalui GTRA tingkat Provinsi dan validasinya dilakukan di tingkat pusat oleh Menteri ATR untuk TORA dan untuk perhutanan sosial oleh menteri LHK,” jelasnya.

Output dari ini yakni validasi dalam dua bentuk. Baik berupa sertifikat hak milik atas tanah bagi masyarakat miskin, petani di pedesaan maupun izin pemanfaatan hutan di perhutanan sosial. “Dengan ini masyarakat bisa meningkatkan produktivitas. Sehingga masyarakat bisa mendapat sumber pendapatan dan kesejahteraan yang baru,” terangnya.

Akan tetapi, hal ini tidak serta merta menjadi peluang untuk melegalkan sepihak. Pasalnya, harus melihat sisi lain yang peruntukannya sesuai dengan harapan warga.

“Tapi harus ada persiapan-persiapan. GTRA ini mempersiapkan melalui identifikasi pendataan tanah potensi TORA dan pendataan area yang akan diusulkan masyarakat menjadi area perhutanan sosial. Seleksinya harus obejktif betul. Bahwa masyarakat miskin yang menjadi prioritas dari penerima tanah atau penerima area kawasan hutan untuk dikelola masyarakat,” jelasnya.

Tenaga Ahli Utama dari Kantor Staf Presiden, Usep Setyawan ditemui saat acara Workshop dan Sosialisasi tentang Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Rabu (2/10/2019).

Termasuk tugas GTRA itu memberikan fasilitas untuk menangani atau menyelesaikan konflik agraria yang muncul. Baik yang berasal dari sejarah panjang masa lalu maupun akibat penanganan reforma agraria maupun perhutanan sosial.

“Pada prinsipnya penanganan dan penyelesaian konflik itu menjadi bagian dari GTRA,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPa), Edi Suprapto menekankan agar Gugus Tugas Reforma Agraria di Banyuwangi segera dibentuk. Sehingga dapat mempercepat proses reforma agraria maupun perhutanan sosial.

“Step-step indikator yang kita buat, yaitu mendorong untuk dibentuk GTRA. Gugus tugas nantinya tidak hanya berbicara reforma agraria tapi juga berbicara perhutanan sosial, agar tidak terlalu banyak kelembagaan sehingga menyulitkan kordinasi,” kata Edi.

Langkah awal, kata Edi, warga Banyuwangi bisa melakukan inisiatif untuk identifikasi awal mengenai reforma agraria maupun perhutanan sosial. Meskipun, hal itu merupakan tupoksinya Gugus Tugas Reforma Agraria.

“Sebelum terbentuk, kita mendorong untuk mengidentifikasi wilayah hutan yang bisa dijadikan objek reformasi agraria dan perhutanan sosial. Sehingga saat GTRA terbentuk kita sudah ada modal kerja yang bisa dijadikan rujukan,” ungkapnya.

Selain itu, juga mendorong agar warga Banyuwangi turut ikut terlibat di dalamnya. Sehingga hasilnya diharapkan dapat menjadi rujukan untuk menentukan kebijakan maupun standard verifikasi.

“Kami juga mendorong implementasi pasca ijin perhutanan sosial. Nantinya seperti apa dan mau diapakan ini. Saya berharap teman-teman di Banyuwangi bisa mendorong dan membentuk forum konsolidasi. Siapa bekerja dimana. Sehingga ini bisa menjadi kerja bareng yang cukup masif,” pungkasnya. [rin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar