Politik Pemerintahan

Kritisi Gubernur, Kepala Bappekab Jember Dipanggil Inspektorat Jatim

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember Achmad Imam Fauzi (kiri) saat diperiksa Inspektur Pemerintah Provinsi Jawa Timur Helmy Pedana Putera (kanan) [foto istimewa]

Jember (beritajatim.com) – Sebuah surat yang ditandatangani Inspektur Pemerintah Provinsi Jawa Timur Helmy Pedana Putera, beredar di kalangan wartawan. Isinya adalah permintaan penjelasan terhadap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember Achmad Imam Fauzi.

Dalam surat tertanggal 6 Oktober 2020 itu, disebutkan bahwa Fauzi diminta untuk hadir di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Jl. Johar No. 19 – 21, Surabaya, pada Rabu (7/10/2020), pukul sembilan pagi.

Fauzi dimintai penjelasan soal tudingan terhadap Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang terlontar saat rapat dengan Komisi C DPRD Jember, Senin (5/10/2020). Pernyataan Fauzi itu kemudian dilansir salah satu media online dengan judul “Kepala Bappekab Jember Tuding Gubernur Khofifah Lalai”.

Kepala Bappekab Jember Achmad Imam Fauzi (kedua dari kiri)

Beritajatim.com sudah menghubungi Helmy via WhatsApp untuk meminta konfirmasi namun belum ada jawaban. Begitu juga dengan Fauzi. WhatsApp yang dikirimkan beritajatim.com pada 12.48 WIB dibaca, namun belum ada jawaban.

Komisi C DPRD Jember memang menggelar rapat dengar pendapat dengan delapan organisasi perangkat daerah, termasuk Bappekab Jember, senin kemarin. Saat itu, Ketua Komisi C David Handoko Seto menanyakan kepada Fauzi, soal revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai arahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Apakah sudah dilakukan menggunakan mekanisme yang benar. Kedua, terkait itu juga, kami ingin tahu kapan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara) 2021 direvisi sesuai format Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 dan kembali diajukan ke DPRD?” tanya David waktu itu.

David juga mempertanyakan soal honor satuan tugas non pegawai negeri yang melekat di mata anggaran Bappekab Jember. “Bagaimana pola realisasi anggaran tersebut?”

Fauzi kemudian menjelaskan bahwa dalam revisi RKPD harus dibaca satu napas di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD. “Dalam Pasal 5 ayat 1a, apabila pusat sampai bulan Juni belum menetapkan (RKPD), gubernur dapat menetapkan RKPD sampai akhir Juni. Di ayat 2, RKPD gubernur dijadikan acuan (pemerintah) kabupaten-kota maksimal satu minggu,” katanya.

“Tapi dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang fasilitasi itu, kita sudah difasilitasi gubernur. Keluarlah dari Bappeda, kalau tidak salah April. Oleh karena itu, satu sisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, KUA-PPAS harus masuk minggu kedua Juli. Jadi ada diskresi gubernur di pasal 5, akhir Juni. Apabila pusat belum menetapkan RKPD, gubernur dapat menetapkan. Mengapa? Agar paralel dengan (jadwal masuknya KUA-PPAS pada) minggu kedua Juli,” kata Fauzi.

Fauzi mengatakan, sudah ada komunikasi dengan bidang yang berwenang menangani masalah itu di Pemprov Jatim. “Kita memasukkan KUA-PPAS pada 10 Juli 2020,” kata Fauzi.

Petugas di pemprov mengatakan agar RKPD dibuat tertanggal 8 Juli 2020. “Ada bukti WA-nya. Begitu ceritanya,” kata Fauzi.

Surat Inspektorat untuk Kepala Bappeda Jember

Penjelasan ini mengundang pertanyaan David. “Tadi Anda bilang ini harus linier. Apakah Pemendagri Nomor 40 yang kemudian menjadi (acuan) RKPD gubernur tadi, ini juga berlaku sama: antara RKPD gubernur dengan pengajuan bupati ke DPRD? Artinya ada diskresi juga seperti itu?”

“Posisinya kan begini: apabila menuruti ‘lalainya’ gubernur, itu bertentangan dengan PP (Peraturan Pemerintah),” kata Fauzi.

“Berarti gubernur Sampeyan anggap lalai, (karena) terlambat itu?” kata David meminta penegasan.

“Terlambat. Oleh karena itu ada komunikasi informal. Informasi di informal itu, akhirnya dimasukkanlah kita tanggal 8 Juli (untuk) RKPD. Sudah ada konfirmasi: ya sudah, perdanya tanggal sekian sekian. Kita kan komunikasi informal, per teknis bidang yang menangani dengan bidang di (pemerintah) provinsi yang mengurusi semua kabupaten dan kota,” jawab Fauzi.

“Laporlah ke Ibu Bupati. Oke masukkan (ke DPRD Jember). Maksudnya, biar ada respons pembahasan. Persoalan ini yang akan kita bahas sebetulnya di pembahasan. Makanya DPRD memberikan masukan, dan itu bupati mengapresiasi, barulah kita melakukan penyesuaian,” kata Fauzi.

DPRD Jember memang sempat melayangkan surat yang mengingatkan bupati soal tata urutan prosedur pembahasan APBD. “Walau pun sebetulnya dalam time schedule PP Nomor 12, itu masuk dalam arena pembahasan, yang Ibu Bupati melakukan persuratan. Kita mendiskusikan. Jadi ini adalah paradigma PP Nomor 12 versus paradigma UU Nomor 40. Sehingga Panjenengan cek semua, (pengajuan RKPD kabupaten dan kota) seluruh provinsi Jawa Timur itu terlambat semuanya,” kata Fauzi.

“Padahal di pedoman penyusunan APBD 2021, Permendagri Nomor 64 yang terbit pada 28 Juli 2020, minggu keempat Juli, mungkin belajar dari dinamika Jember, ada pasal negatif. Apa pasal negatifnya? DPRD tidak kena sanksi jika bupati melakukan ada tahapan yang terlambat. Salah satu tahapan yang terlambat itu dalam tabel (jadwal tahapan), adalah KUA-PPAS harus masuk minggu kedua Juli. Walaupun terbitnya Permendagri itu 28 Juli, minggu keempat Juli,” kata Fauzi.

“Karena saya paham filosofinya, tidak mungkin aturan lebih bawah bertentangan dengan peraturan pemerintah. Mungkin itu yang kita diskusikan, termasuk ada political will dari Pak Plt (Pelaksana Tugas Bupati) untuk dibahas. Kita apresiasi, kita membicarakan cara agar bagaimana para pihak tidak bertentangan dengan itu,” kata Fauzi.

David menilai pernyataan Fauzi yang menyebut gubernur ‘lalai’ adalah menarik. “Ini akan kami tanyakan kepada Biro Pemerintahan dan Biro Hukum di Provinsi Jawa Timur. Saya tidak tahu apakah tim ahlinya provinsi yang tidak benar, atau Jember yang terlalu pintar,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar