Politik Pemerintahan

Kritisi Bupati, Ketua PGRI Jember: Ini Demokrasi!

Supriyono, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Jember

Jember (beritajatim.com) – Supriyono, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Jember, Jawa Timur, tak merasa tertekan saat diperiksa oleh Inspektorat kabupaten, gara-gara pernyataannya di media sosial yang mengkritik Bupati Faida. Dia dipanggil Inspektorat, Selasa (11/8/2020), setelah mengunggah kritik terhadap pernyataan Bupati Faida di televisi soal pengangkatan seribu orang pegawai negeri sipil.

Supriyono melihat pemanggilan itu adalah konsekuensi yang harus ditanggungnya sebagai Ketua PGRI. “Kalau saya sebagai Ketua PGRI kemudian saya menyampaikan sesuatu yang berseberangan dengan pemerintah, otomatis ada seperti ini. Saya pikir ini satu romantika bagi saya,” katanya.

Supriyono mengatakan, hal ini adalah pembelajaran bersama. “Itulah demokrasi. Kritik dari siapapun untuk sebuah kebaikan, untuk kesejahteraan, harus kita lakukan. Kita tidak boleh diam,” katanya.

Supriyono menegaskan tetap akan kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah. “PGRI ini tidak ada tawaran. Kalau menjadi Ketua PGRI ya harus siap untuk mengkritik kebijakan yang menyusahkan guru,” katanya.

PGRI sebenarnya tak selamanya berseberangan dengan pemerintah. “Kami ini mitra, kalau diajak mitra. Kalau tidak diajak, namanya tidak diajak, mau apa,” kata Supriyono.

Supriyono mengaku mendapat kurang lebih 20 pertanyaan dari pemeriksa inspektorat sejak pukul sepuluh pagi hingga dua belas siang. “(Pertanyaan-pertanyaan) terkait postingan di Facebook yang ada kaitannya dengan perjuangan PGRI,” katanya, sekeluar dari kantor Inspektorat.

Mengapa Supriyono mengunggah kritik terhadap Bupati Faida di Facebook? “Saya tergelitik, saat bupati menyampaikan (di salah satu stasiun televisi), bahwa beliau sudah menandatangani seribu (SK kenaikan pangkat). Yang saya pahami, itu bukan SK kenaikan pangkat, tapi SK PAK (Penetapan Angka Kredit),” katanya.

Supriyono berharap, dengan mengunggah pernyataan itu di media sosial, persoalan yang dihadapi guru segera selesai. “Karena itu kewajiban Ketua PGRI, yang diberikan amanah untuk mengawal perjuangan kesejahteraan, termasuk kenaikan pangkat, nasib, dan seterusnya. Itu yang dibebankan kepada kami, amanah kami, saat konferensi kabupaten. Jadi kami melaksanakan amanat organisasi,” katanya.

“Tidak ada niatan lain-lain, selain niatan kami untuk mendorong pemerintah kabupaten agar persoalan-persoalan yang dihadapi guru segera diselesaikan. Alhamdulillah juga, ternyata sudah diselesaikan bupati, dan bahkan ada seribu guru yang menerima SK kenaikan pangkat, meskipun ada yang salah (ketik). Tapi paling tidak itu sudah cukup membuat teman-teman senang,” kata Supriyono.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Jember Djoko Santoso tidak memberikan keterangan panjang lebar saat dimintai konfirmasi wartawan. Dia hanya membenarkan bahwa Supriyono dipanggil ke Inspektorat. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar