Politik Pemerintahan

Kritik Penutupan Pasar, NU Jember Tawarkan Solusi

Ayub Junaidi

Jember (beritajatim.com) – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nahdlatul Ulama Jember, Jawa Timur, mengkritik keputusan Bupati Faida yang menutup pasar tradisional selama sepekan, terhitung sejak 23 Mei hingga 29 Mei 2020.

“Saya sangat terkejut dengan kebijakan bupati ini. Ini kebijakan yang ingin cari gampang. Seharusnya kalau mau melakukan itu harus ada sosialisasi,” kata Ketua Satgas Covid NU Jember Ayub Junaidi, Senin (25/5/2020).

Ayub mengingatkan, bahwa Jember tidak berstatus PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). “Kalau berstatus PSBB, silakan pemerintah daerah akan menutup ini dan itu. Tapi ada konsekuensi yang harus ditangani pemerintah daerah dan itu harus dipatuhi masyarakat,” katanya.

Ayub mendesak pemkab agar menjelaskan status penanganan Covid di Jember. “Jangan setengah-setengah seperti ini. Penutupan pasar dan sebagainya ini tidak ada dasar hukum yang jelas,” kata pria yang juga menjabat Wakil Ketua Pengurus Cabang NU Jember ini.

Ayub menyebut Pemkab Jember tak memiliki cetak biru penanganan Covid-19. “Saat kami mengikuti rapat di DPRD Jember, para pemangku jabatan gagap. Semua menyatakan belum ada petunjuk bupati. Dalam situasi darurat seperti, pejabat pemangku kebijakan harus punya kreasi dalam berpikir dan mengambil tindakan. Tidak bisa hanya terbatas menunggu arahan dan petunjuk pimpinan,” katanya.

Satgas NU Jember memberikan solusi agar pasar tradisional tetap dibuka namun dengan penetapan protokol Covid-19 yang ketat seperti di Salatiga. “Jarak antar lapak pedagang diatur dan semua harus pakai masker. Di sini ada Jalan Samanhudi dan jalan yang menuju arah Matahari Department Store. Itu bisa digunakan dan jam berdagang diatur, sehingga tidak merugikan pemilik toko,” kata Ayub.

“Contoh, pemilik toko tutup jam berapa. Malam tutup, maka saat itu digunakan untuk pedagang sayur. Penerangan di jalan dibuat lebih terang, disiapkan alat cuci tangan. Katanya anggaran penanganan Covid sudah besar, Rp 479 miliar. Masa tidak bisa menyediakan kantong-kantong air mengalir untuk cuci tangan,” kata Ayub.

Selama ini, menurut pantauan Ayub, protokol ini yang diabaikan di pasar-pasar tradisional. Petugas pemerintah yang berjaga di sana juga pasif melihat situasi ini.

NU siap membantu Satuan Polisi Pamong Praja untuk ikut mengamankan pasar agar protokol kesehatan dipatuhi. “Kami punya pasukan Banser 10 ribu orang. Kalau perlu kita shift jaga. Sudahlah, ini masalah kemanusiaan. Saya siap terjunkan dua ribu anggota untuk berjaga,” kata Ayub.

Nantinya semua yang berada di pasar, pedagang maupun pembeli, harus memakai masker. “Kalau tidak pakai masker, dikasih maskernya. Apalagi ada program dua juta masker. Asalkan protokol dilakukan sesuai, saya kira bisa,” kata Ayub. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar