Politik Pemerintahan

Kritik Pedas DPRD ke Pemkot Malang Soal Penanggulangan Covid-19

Rakor Pemaparan kerja dari Ketua Satgas Covid-19 Wali Kota Malang, Sutiaji kepada DPRD Kota Malang.

Malang(beritajatim.com) – Anggota DPRD Kota Malang ramai-ramai mengkritik Pemerintah Kota Malang karena dianggap kurang maksimal dalam penanggulangan Covid-19. Mulai dari kebijakan, pemanfaatan anggaran, angka kasus isolasi mandiri yang meninggal dunia hingga sosialisasi yang buruk menjadi sektor yang paling dikritik.

“Saya lihat progresnya pasti selalu lama dan bertele-tele. Pasien isoman ini seolah dilepas gitu saja tanpa ada pendampingan dari tenaga kesehatan yang ahli. Saya sangat tidak sepakat dengan isoman. Perbanyak isoter (isolasi terpusat),” kata anggota Komisi B, Arief Wahyudi dalam Rakor Pemaparan kerja dari Ketua Satgas Covid-19 Wali Kota Malang, Sutiaji kepada DPRD Kota Malang.

Politisi PKB ini mengatakan, angka kematian pasien isoman menurut data yang dia miliki mencapai 50 persen. Untuk itu dia mendorong isoter harus terus diperbanyak. Agar penanganan Covid-19 menjadi jelas dan memperkecil angka penularan maupun kematian. Dia meminta Pemkot Malang harus kreatif.

Anggota Komisi A, Fraksi PDI Perjuangan, Harvard Kurniawan mengkritik bahwa pasien isoman berpeluang menularkan virus melalui limbah sampah domestik. Untuk itu dia sepakat dengan Arief bahwa isoman di Kota Malang harus dilarang.

“Di kampung, saya tanya petugas sampah itu gimana caranya ngambil sampah pasien isoman? Kara mereka ya cukup diambil dan dibuang ke TPS. Bayangkan kalau sampah itu terkumpul di 1 tempat,” papar Harvard.

Harvard melanjutkan kritikannya soal vaksinasi. Dia menuding Wali Kota Malang, Sutiaji tidak memiliki target yang jelas dan terukur untuk program vaksinasi. Saat ini Kota Malang berstatus zona merah. Kapan target keluar dari zona merah dan strategi penanganannya tidak pernah diungkapkan oleh Pemkot Malang.

“Kapan target vaksinasi tercapai, kapan Kota Malang bisa mencapai zona kuning, zona hijau. Semua itu tidak pernah tahu. Padahal, sebagai kepala daerah itu mininal pasti harus punya target,” ujar Harvard.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika mengaku belum puas atas Penanganan Covid-19 dari Pemerintah Kota Malang. Mulai dari anggaran yang digelontorkan, penanganan bantuan sosial (bansos), progres vaksinasi, rencana penambahan safe house, strategi penanganan Covid-19 dan lain sebagainya.

“Kami belum puas atas apa yang disampaikan oleh Pak Wali. Artinya pak Wali masih menyampaikan normatif. Tadi tadi sudah ditutup oleh pak Arief Wahyudi dengan sangat bagus sembari meminta catatan-catatan apasih kesulitannya dari Pemerintah Kota Malang,” kata Made

Made mengatakan, bahwa apa yang disampaikan oleh sejumlah fraksi dari DPRD Kota Malang ini merupakan aspirasi rakyat. Sebagai lembaga legislatif mereka meneruskan pesan-pesan rakyat sesuai fakta yang terjadi di lapangan kepada Pemkot Malang.

“Semua sudah kita sampaikan tadi dan pak wali sudah memaparkan. Kalau semua yang dipaparkan pak wali itu benar-benar dilaksanakan, saya rasa selesai Kota Malang. Tapi kan belum, berarti kan ada sesuatu yang tidak beres disitu. Ada yang rencananya bagus, tapi pelaksanaannya kurang,” tutur Made.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji berjanji akan segera menindaklanjuti aspirasi rakyat yang disampaikan oleh DPRD. Menurutnya, permasalahan paling krusial di tengah lonjakan kasus saat ini adalah keterbatasan tenaga kesehatan. Sehingga sebanyak apapun isoter atau safe house, jika tidak nakes tidak akan jalan.

“Semua catatan dari dewan akan segera kita action sepanjang sesuai dengan regulasi. Satu hal yang sudah kita lakukan adalah nambah bed dan sentra ICU di RSSA Malang. Termasuk pembiayaan anggaran sudah kita koordinasikan ke pusat. Termasuk nakesnya. Baru saja dari Kemenkes sudah boleh merekrut nakes dari dokter atau perawat yang masih pendidikan,”tandasnya. (luc/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar