Politik Pemerintahan

KPU Sumenep Sebut Masukan Perbaikan DPS Pilkada Tak Sampai Seribu

Komisioner KPU Sumenep, Rahbini

Sumenep (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep mengaku tengah melakukan audit internal dan uji publik terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep.

“DPS itu sudah kami tempel di balai desa dan di tempat-tempat strategis lainnya. Masyarakat boleh memberikan masukan terhadap DPS itu,” kata Komisioner KPU Sumenep, Rahbini, Jumat (2/10/2020).

Ia meyakini, dari hasil audit internal dan uji publik yang dilakukan, temuan dan masukan untuk perbaikan DPS tidak sampai seribu orang seperti yang diklaim Bawaslu setempat. “Kalau yang versi Bawaslu itu terindikasi data ganda pemilih. Tapi kami belum menerima rekomendasi resmi Bawaslu. Proses audit internal dan uji publik terhadap DPS masih berlangsung hingga saat ini,” ujarnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep menemukan 1.627 data pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Sumenep 2020 diduga bermasalah.

Bawaslu merinci temuan permasalahan dalam DPS itu yakni NKK tidak sesuai dengan kode Jatim sebanyak 55, NKK dan NIK tidak sesuai dengan kode wilayah Jatim 20, NKK bukan wilayah Sumenep 24 , NKK invalid 75, NIK invalid 92, potensi ganda 3 elemen sebanyak 1.361 pemilih.

“Kami menerima masukan dari siapapun, yang penting disertai ‘by name by Address’. Kemudian dilampiri foto copy KK atau KTP,” terangnya.

Hingga saat ini sudah ada masukan dari masyarakat terkait DPS itu. Diantaranya belum tercantum sebagai pemilih, kemudian ada yang sudah meninggal tetapi masih tercantum, serta beberapa masukan lain. “Jumlahnya masih belum, karena rekapitulasi DPS hasil perbaikan menjadi DPT dijadwalkan tanggal 9 – 16 Oktober,” paparnya. [tem/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar