Politik Pemerintahan

KPU Sidoarjo Rapid Test Massal Petugas PPS

Petugas PPS di Sidoarjo Rapid Test

Sidoarjo (beritajatim.com) – KPU Kabupaten Sidoarjo menggelar rapid test massal untuk 1.047 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 mendatang.

Mereka menjalani rapid test di 5 rumah sakit berbeda-beda di Sidoarjo sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.

Kelima rumah sakit yang dijadikan lokasi rapid test itu, diantaranya RSUD Sidoarjo, RS Mitra Keluarga Waru, RS Siti Khotidjah Sepanjang, RS Anwar Medika Balongbendo dan RS Arofah Anwar Medika Sukodono.

“Rapid test ini sebagai persiapan akhir menjelang pelaksanaan tahapan verifikasi faktual (verfak) terhadap pendukung pasangan bakal calon bupati (bacabup) dan calon wakil bupati (bacawabup) Sidoarjo dari jalur perseorangan (independent) Agung Sudiyono dan Sugeng,” kata Ketua KPU Kab. Sidoarjo, Mukamad Iskak Sabtu (27/6/2020).

Iskak memaparkan rapid test massal ini diikuti 1.047 anggota PPS yang tersebar di 349 desa dan kelurahan di Sidoarjo. Ini untuk menghindari terjadinya kerumunan PPS, rapid test dibagi di lima fasilitas kesehatan (fakses) atau rumah sakit itu.

KPU Kab. Sidoarjo sudah memberi sosialisasi sekaligus bimbingan teknis ke seluruh PPS. Setelah kondisi kesehatan dipastikan baik atau tidak terindikasi terpapar virus corona, mereka (PPS) baru bisa menjalankan tugas melaksanakan verfak itu.

“Rapid test ini bertujuan memberi rasa aman dan nyaman bagi warga Sidoarjo yang nanti akan dikunjungi PPS dan Panitia Pengawas Pemilu,” imbuhnya.

Rencananya, kata Iskak para PPS melaksanakan verfak bakal diperlengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) standar Covid-19. Diantaranya menggunakan masker, face shield dan sarung tangan. Upaya ini untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penularan penyakit termasuk Covid-19.

Sedangkan biaya pembelian APD dan rapid test seluruhnya menggunakan anggaran dari pemerintah pusat. “Sudah ada surat dari KPU Pusat yang memperbolehkan penggunaan anggaran yang sudah ditransfer. Jadi sampai sekarang dana yang sudah masuk untuk penambahan biaya Pilkada Rp 7,6 miliar dari Rp 30 miliar yang diajukan,” tegas Iskak.

 

Proses verfak sendiri, rencananya dimulai Senin (29/06/2020) hingga 14 hari ke depan. Setelah itu baru rekapitulasi total jumlah dukungan riil yang dimiliki pasangan Agung Sudiyono dan Sugeng.

“Pasangan independent ini mendapat kesempatan untuk memperbaiki (menambah) jumlah dukungan yang kurang dari batasan 90.843 orang. Kekurangannya akan dikalikan dua. Itu yang harus dipenuhi agar lolos dari jalur perseorangan,” ungkapnya. (isa/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar