Politik Pemerintahan

KPU Sidoarjo Beberkan Peran Media Massa dalam Pilkada

Sidoarjo (beritajatim.com) – KPU Sidoarjo menggelar gathering dengan media massa dalam meningkatkan sinergi untuk pemilihan bupati (Pilbub) 2020.

Ketua KPU Sidoarjo Mukhammad Iskak menjelaskan, kegiatan tersebut diadakan untuk meningkatkan hubungan baik yang sudah terjalin selama ini. Peran media sangat besar ikut menyebarkan program KPU kepada masyarakat. “Tanpa media kami kesulitan menyebar informasi untuk keperluan Pilkada Sidoarjo secara luas,” katanya, Selasa (17/3/2020).

Oleh karena itu, lanjut M Iskak, hubungan KPU dengan media massa tidak bisa dilepaskan. Bahkan akan terus ditingkatkan dalam berbagai kegiatan yang positif. “Kami pasti membutuhkan media sebagai patner kerjasama dalam membantu penyebaran informasi ke masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim Joko Tetuko mengatakan, meski peran media massa dinilai sangat besar, namun ia menyayangkan adanya pembatasan iklan saat pasangan calon yang ditetapkan secara resmi oleh KPU.

Pembatasan itu, bagi Joko Tetuko, tidak hanya mengebiri kebebasan pers, namun juga dapat memicu menurunnya tingkat partisipasi pemilih. “Satu sisi KPU mengajak media menyosialisasikan tahapan pilkada. Tapi sisi lain, justru membatasi iklan yang menjadi bagian dalam bisnis media. Yakni ketika bakal pasangan calon ditetapkan sebagai calon resmi. Ini masuk dalam demokrasi yang konyol,” paparnya.

Wartawan senior ini memaparkan, seharusnya KPU merevisi peraturan pembatasan iklan dan liputan tersebut. Meski dalam kenyataannya sejak diundangkan, peraturan pembatasan dalam kampanye itu tidak pernah digugat perusahaan media manapun.

Pembatasan itu, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015.

Undang-Undang ini diturunkan lebih teknis dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. “Karena dalam Undang-undang dan peraturan itu berbenturan dengan UU Pers,” tegasnya.

Hal ini, sambung Joko, sangat paradoks dengan harapan KPU pada media massa agar bisa menjadi saluran informasi bagi mereka guna mendongkrak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang bakal digelar 23 September mendatang.

Terkait hal itu, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro berdalih pihaknya sama sekali tidak terlibat dalam hal itu. Pasalnya aturan tersebut merupakan produk KPU RI, sedangkan pihaknya yang berada di level propinsi maupun di level Kabupaten hanya sebagai pelaksana atas kebijakan tersebut.

“Justru yang saya herankan kenapa hingga saat ini tidak ada satupun lembaga pers atau organisasi kewartawanan maupun perusahaan pers yang melakukan gugatan terhadap aturan itu. Padahal mereka adalah pihak yang paling dirugikan,” tukasnya.

Karena tidak ada perlawanan dari pihak pers, maka dalam PKPU baru yang kini masih dalam tahap penggodokan, klausul tetang larangan beriklan bagi pasangan calon di media massa itu tetap tercantum. “Betul itu, saya sudah pegang drafnya,” beber dia. [isa/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar