Politik Pemerintahan

Pilkada Saat Pendemi

KPU Sidoarjo Ajukan Tambahan Anggaran Sebesar Rp 30,8 Miliar

Sidoarjo (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo akan mengajukan penambahan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebesar Rp 30,8 miliar. KPU bakal menggelar Pilkada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal itu setelah ada ada Petunjuk Teknis (Juknis) melalui surat KPU RI bernomor 488.

Besaran anggaran tambahan itu, selain untuk penambahan pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga untuk rapid test bagi penyelenggara Pilkada Sidoarjo yang mencapai 31 ribu petugas. Ada beberapa konsekuensi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 ini.

“Sebelum adanya pandemi Covid-19, kami merencanakan 520-600 pemilih per TPS. Karena ada kewajiban menjaga jarak dan menghindari kerumunan, maka per-TPS jumlah pemilih maksimal 500 orang. Konsekuensinya jumlah TPS harus ditambah,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo M Iskak, Selasa (16/6/2020).

Iskak menjelaskan, jika menerapkan protokol kesehatan, maka ada tambahan 540 TPS. Dari sebelumnya berjumlah 2.988 TPS, kemudian ada tambahan 540 TPS, sehingga jumlah totalnya menjadi 3.528 TPS. “Dengan tambahan 540 TPS baru ini, maka dibutuhkan tambahan Rp 6,8 miliar. Tambahan anggaran ini untuk kebutuhan honor petugas adhoc, logistik, pendirian TPS dan lain-lain,” rincinya.

Perkiraannya, lanjut Iskak, pendirian per TPS membutuhkan anggaran sekitar Rp 8,7 juta. Dari jumlah itu jika dikalikan 540 TPS, maka jumlah anggaranya sebesar Rp 6,8 miliar. “Ini untuk honor petugas KPPS, sewa tenda, konsumsi, termasuk juga untuk honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Dengan jumlah TPS bertambah, maka otomatis jumlah PPDP juga bertambah,” tegasnya.

Selain itu, menurut Iskak, KPU Sidoarjo juga menyiapkan usulan tambahan anggaran terkait fasilitas protokol kesehatan. Mulai dari penyediaan masker, hand sanitizer hingga rapid test. Total anggaran yang diajukan senilai Rp 24 miliar.

Anggaran tersebut dirancang saat belum ada Petunjuk Teknis (Juknis) melalui surat KPU RI bernomor 488. Dalam juknis ini, ada pilihan rapid test atau pemberian vitamin untuk para penyelenggara Pemilu.

“Kemarin, kami sudah mengajukan terkait protokol kesehatan ini kurang lebih sekitar Rp 24 miliar. Tapi karena sekarang ada Juknis, akan dikomunikasikan lagi dengan pemerintah. Untuk tambahan anggaran Rp Rp 6,8 miliar akan dibiayai APBD melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2020. Sedangkan tambahan anggaran yang Rp 24 miliar bakal diajukan ke APBN,” papar Iskak.

Sementara itu, dengan usulan tambahan anggaran itu, maka anggaran Pilkada Sidoarjo membengkak Rp 30,8 miliar. Jika awalnya anggaran Pilkada Sidoarjo 2020 disetujui Rp 75,9 miliar, maka jika usulan tambahan anggaran itu setujui sepenuhnya, maka Pilkada Sidoarjo ditaksir membutuhkan anggaran Rp 106,7 miliar. [isa/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar