Politik Pemerintahan

KPU Sampang: Tak Ada Larangan PNS Menjadi Penyelenggara Pemilu

Sampang (beritajatim.com) – Dugaan adanya sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sampang yang menjadi penyelenggara pemilu sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama Samsul Hidayat, warga Desa Lepele, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, menarik perhatian Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mengklarifikasi yang bersangkutan.

Hasilnya disampaikan oleh Miftahur Rozak komisioner KPU Sampang, berdasarkan hasil penelusuran mulai dari PPK hingga PPS memang benar yang bersangkutan statusnya PNS sebagai penjaga sekolah, dan sudah dilengkapi izin dari atasannya.

“Secara aturan tidak ada larangan PNS menjadi penyelenggara pemilu, sesuai PKPU nomor 3 Tahun 2018 dan perubahannya nomor 36 tahun 2018. Intinya penyelenggara pemilu, saratnya minimal usia 17 tahun, minimal ijazah SMA sederajat, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota parpol selama 5 tahun, bertaqwa, berpegang teguh pada Pancasila dan undang undang dasar, memiliki komitmen melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai peraturan,” jelasnya, Kamis (10/1/2019).

Lanjut Miftahur Rozak, sarat aturannya tidak menjelaskan ada larangan bagi PNS, kecuali ditemukan tidak netral dan melanggar kode etik, terkait dobel gaji yang disoal beberapa pihak, status PPS itu bukan gaji tapi honor.[sar/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar