Politik Pemerintahan

KPU Ponorogo: Semua Paslon Harus Umumkan Harta Kekayaan pada Masyarakat

Komisioner Divisi Teknis Penyelanggara KPUD Ponorogo Arwan Hamidi(foto/Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengumumkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) para calon kepala daerah (cakada) dalam pilkada tahun ini. Pengumuman itu bisa dilihat masyarakat di laman resmi KPK, Namun nantinya pasangan calon (paslon) tersebut diwajibkan mengumumkan harta kekayaan dengan difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kalau waktu pendaftaran yang lalu tanda terima sudah melakukan pelaporan LHKPN ke KPK,” kata Komisioner Divisi Teknis Penyelanggara KPUD Ponorogo Arwan Hamidi, Kamis (1/10/2020).

Pengumuman harta kekayaan paslon kepada masyarakat, kata Arwan, paling lambat dua hari sebelum coblosan atau dua hari sebelum tanggal 9 Desember 2020. Aturan pengumuman harta kekayaan itu ada di peraturan PKPU, dengan difasilitasi oleh KPU. Artinya, jika paslon berhalangan hadir, KPU bisa membantu mengumumkan.

“Kami dorong kedua paslon untuk mengumumkan, sebab kalau tidak diumumkam akan dikenakan sanksi administrasi,” kata Arwan.

Berdasar data di laman https://elhkpn.kpk.go.id/, kekayaan Sugiri Sancoko dalam LHKPN pada laporan per 1 September 2020, jumlah total mencapai Rp 5.037.549.500,-. Sedangkan harta kekayaan Lisdyarita, lebih banyak dari pada Sugiri Sancoko. Pasangan Sugiri Sancoko yang akrab disapa Bunda Rita itu memilik kekayaan sebanyak Rp 13.037.971.545,-. Lisdyarita melaporkan LHKPN ke KPK pada 3 September 2020.

Sementara sang petahana, Ipong Muchlissoni harta kekayaannya yang disampaikan pada 20 April 2020 sebanyak Rp 38.019.284.028. Ipong juga memiliki hutang sebesar Rp 6.481.893.613,-. Sedangkan, calon wakil Ipong, Bambang Tri Wahono memiliki harta kekayaan senilai Rp 2.928.000.000,-. LHKPN milik Bambang Tri Wahono ini disampaikan kepada KPK tertanggal 11 Maret 2020. [end/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar