Politik Pemerintahan

KPU Ponorogo Minta Petahana Cuti di Masa Kampanye

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Ponorogo Arwan Hamidi

Ponorogo (beritajatim.com) – Setiap kepala daerah yang masih menjabat, dan berkeinginan untuk maju lagi dalam Pilkada serentak 2020 diharuskan cuti. Kewajiban cuti berlaku sejak hari pertama kampanye hingga masa kampanye berakhir atau sekitar 71 hari.

“Selama kampanye, sang petahana diharuskan cuti. Ini merupakan cuti di luar tanggungan negara,” kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Ponorogo Arwan Hamidi, Senin (24/8/2020).

Jika merujuk dengan tahapan masa kampanye, durasi cuti mulai tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020 atau 71 hari. Teknisnya, petahana akan diminta mengisi formulir BB 1 KWK tentang kesediaan cuti di luar tanggungan negara.

“Cuti menjadi salah satu syarat bagi seorang calon dari petahana saat mendaftar di KPU. Penyerahannya surat cuti tersebut maksimal diserahkan ke KPU hari pertama kampanye atau tanggal 26 September,” katanya.

Selama cuti masa kampanye tersebut, sang petahana harus menanggalkan semua fasilitas negara yang selama ini melekat selama menjadi kepala daerah. Arwan mencontohkan, penggunaan alat transportasi seperti mobil dinas, atau gedung pemerintah sebagai tempat menggelar kampanye itu tidak diperbolehkan.

Bupati Ipong Muchlissoni (foto/Endra Dwiono)

“Fasilitas negara tidak boleh dipakai untuk kampanye, ini sesuai dengan peraturan KPU,” katanya.

Saat ditanya, siapa yang mendapatkan mandat pelimpahan penyelenggaraan pemerintahan sementara saat petahana cuti, Arwan menyebut jika itu merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). KPU kata Dia lebih pada proses pencalonan sesuai dengan peraturan yang ada. Ada kemungkinan tampuk kepemimpinan pemkab setempat akan dilimpahkan kepada seorang pejabat sementara (Pjs).

“Terkait pengganti sementara saat petahana cuti di masa kampanye, itu merupakan wewenang dari Kemendagri,” pungkasnya. (end/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar