Politik Pemerintahan

KPU Malang Siapkan Teknis Pilkada dengan Protokol Kesehatan

Malang (beritajatim.com) – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Malang mulai berjalan hari ini, Senin (15/6/2020). Komisioner KPU Kabupaten Malang langsung gerak cepat, mengingat pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tinggal menyisakan waktu kurang dari enam bulan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan badan adhoc.

“Hari ini tahapan Pilkada sudah mulai berjalan. Tahapan pertama kami mengaktifkan kembali badan adhoc, seperti PPK dan PPS,” tegas Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini, Senin (15/6/2020).

Komisioner KPU juga langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Lima orang komisioner bersama Sekretaris KPU, audensi dengan Kadinkes terkait standar protokol kesehatan Covid-19 saat penyelenggaraan Pilkada nanti.

Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan Pilkada harus sesuai dengan standar protokol kesehatan. “Hari ini kita bertemu dengan Dinkes. Misalnya apakah perlu dilakukan rapid test sebelum pelaksanaan. Khususnya untuk badan adhoc, karena petugas PPK dan PPS merupakan penyelenggara Pilkada serta sebagai garda terdepan,” beber Anis.

Hasil dari koordinasi dengan Dinkes tersebut, lanjut Anis, akan menjadi referensi untuk melakukan kebijakan lanjutan. Karena dengan kondisi wabah nasional seperti ini, dibutuhkan alat pelindung diri (APD) untuk petugas penyelenggara. Itupun biaya yang dibutuhkan tidak sedikit.

“Setelah audensi ini, nantinya akan kami buat laporan ke internal. Kemudian hasilnya juga kami sampaikan ke Pemerintah Daerah,” paparnya.

Anis menambahkan, pihaknya berharap ada bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang terkait APD sesuai protokol kesehatan. Sebab standar kesehatan minimal nantinya di setiap TPS (tempat pemungutan suara) ada tiga item APD. Yakni masker, handsanitiser serta thermalgun.

Sedang untuk biaya APD nantinya, KPU juga mengajukan tambahan anggaran dari APBN. Hanya saja, lanjut Anis, ketika ada bantuan tiga item tersebut, setidaknya bisa meminimalisir pengeluaran anggaran. Misalnya, ketika Pemda ada stok masker, nantinya bisa didistribusikan pada warga saat hari H pencoblosan.

“Begitu juga dengan thermalgun serta handsanitizer. Untuk thermalgun kalau di setiap desa ada, mungkin bisa dipinjamkan. Sehingga kebutuhan anggaran untuk tiga item tersebut bisa dipotong,” Anis mengakhiri. (yog/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar