Politik Pemerintahan

Hari Ini

KPU Kabupaten Mojokerto Menggelar Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten

Mojokerto (beritajatim.com) – Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 terus berjalan. Sabtu (27/4/2019) hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menggelar rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Ayuhannafiq membenarkan terkait hal ini.

“Betul, hari ini kami menggelar rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Untuk lokasinya, di kantor KPU Kabupaten Mojokerto, di Kecamatan Sooko,” ungkapnya.

Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tertuang dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Penghitungan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan pada hari H pemungutan suara atau pada, Rabu (17/4/2019) hingga Kamis (18/4/2019). Dalam perhitungan suara di TPS, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan mencatat jumlah suara ke dalam formulir C1.

Formulir C1 adalah catatan hasil penghitungan suara di TPS sekaligus sertifikat hasil penghitungan suara yang terbagi untuk presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Hasil penghitungan suara dicatat di formulir C1 plano.

Dari formulir C1 plano kemudian dipindahkan ke C1 kuarto yang ukurannya lebih kecil. Formulir C1 selanjutnya dibawa ke tingkat kecamatan untuk dilakukan proses rekapitulasi penghitungan suara. Formulir C1 juga akan dibagikan ke saksi dan pengawas pemilu yang bertugas.

Selain itu, kotak suara dan dokumen administrasi lainnya juga diberikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Setelah selesai di tingkat kecamatan, rekapitulasi penghitungan suara berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kabupaten/kota.

Penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota mulai tanggal 22 April sampai 7 Mei 2019.

Hasil rekapitulasi dari KPU kabupaten/kota diserahkan ke KPU provinsi, selama kurun waktu 20 April-12 Mei 2019.[tin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar