Politik Pemerintahan

KPU Kabupaten Mojokerto Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2019

Kegiatan Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto yang digelar KPU Kabupaten Mojokerto. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menggelar Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Diharapkan, penyelenggaraan pemilu ini bisa melakukan perbaikan di Pemilu 2020.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto, Divisi Teknik, Achmad Arif mengatakan, forum evaluasi tersebut digelar terkait tahapan pencalonan yang sudah dilaksanakan di Pemilu tahun 2019 lalu. “Forum evakuasi ini penting kita lakukan untuk mengukur ataupun mengidentifikasi sebuah persoalan,” ungkapnya, Rabu (27/11/2019).

Selain itu, lanjut Arif, juga termasuk tingkat keberhasilan dari tahapan pencalonan dan pelayanan KPU Kabupaten Mojokerto kepada peserta Pemilu. Hasilnya dari kegiatan tersebut diharapkan ada masukan atau rekomendasi dari peserta pemilu atau audiensi yang hadir.

“Ini nanti akan kita jadikan bahan untuk melakukan perbaikan di pelaksanaan pemilu di kemudian hari. Hasilnya banyak yang memberikan masukan, salah satunya terkait penyerahan dokumen pencalonan di masa Injury time dan itu berakibat tidak hanya pada pelayanan KPU tapi juga ancaman keamanan,” katanya.

Seperti masukan yang disampaikan dari perwakilan Polresta Mojokerto. Atif menambahkan, ketika kemudian calon tersebut kemudian ditolak maka efek psikologisnya bisa menimbulkan kegaduhan di Mojokerto. Sehingga, lanjut Arif, semua perlu disiapkan, dikomunikasikan dan dikonsultasikan.

“Sehingga nanti tidak menumpuk atau dibuat kesepakatan dengan peserta pemilu di hari terakhir, harus ada penjadwalan yang langsung menyebut nama peserta pemilu. Jika tidak diakomodir di peraturan KPU misalnya, maka itu nanti bisa dibuat kesepakatan konsensus antara KPU, bawaslu dan peserta pemilu,” jelasnya.

Arif menjelaskan, dari forum tersebut, KPU Kabupaten Mojokerto mendapatkan masukan selain dari Polresta Mojokerto juga dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto. KPU Kabupaten Mojokerto juga menyebar formulir kepada undangan yang diharapkan undangan bisa memberikan masukan.

“Masukan hanya dari Bawaslu dan Polresta, tapi kita juga sebar formulir untuk meminta masukan. Kita belum liat apa saja masukan dari undangan yang hadir di formulir. Hasilnya untuk perbaikan pelaksanaan pencalonan di Pemilu tahun 2020. Kesulitan dicarikan solusi agar tidak terjadi di Pemilu 2020,” tegasnya.

Sekitar 50 undangan hadir dalam Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto pada Pemilu 2019 yang digelar KPU Kabupaten Mojokerto. Antara lain 16 pimpinan Partai Politik (Parpol), Bawaslu, Polresta Mojokerto, Polres Mojokerto, Dinas Pendidikan, Kemenag, Pengadilan Negeri (PN) dan Dinas Kesehatan. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar