Politik Pemerintahan

KPU Jember Laporkan Kades ke Bawaslu

Dessi Anggraeni, salah satu komisioner KPU Jember

Jember (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur, melaporkan salah satu kepala desa di Kecamatan Wuluhan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.

“Kami meneruskan laporan teman-teman PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan teman-teman PPS (Panitia Pemungutan Suara). Mereka selama kurang lebih satu bulan lalu melaporkan bahwa tidak difasilitasi pemerintahan desa,” kata Dessi Anggraeni, salah satu komisioner KPU Jember, Senin (7/12/2020).

Ini membuat PPS tidak bekerja di kantor desa. “Padahal seharusnya sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dan desa,” kata Dessi.

Tidak adanya fasilitasi tersebut menghambat kelancaran teknis pemilu. “Karena kegiatan PPS seharusnya dilakukan di kesekretariatan desa. Kalau tidak disediakan, teman-teman melakukan kegiatan entah rapat pleno dan sebagainya di tempat yang tidak representatif sebagai kantor,” kata Dessi.

Ketua Bawaslu Jember Thobrony Pusaka membenarkan adanya laporan dari KPU. “Kami akan kaji dan plenokan. Kalau memang oke, diterima, maka akan kami klarifikasi. Tadi laporannya, kunci kesekretariatan PPS dibawa kepala desa, sehingga teman-teman PPS tidak bisa masuk,” katanya.

Menurut Thobrony, menghalang-halangi kegiatan pemilu masuk ranah pidana. “Itu ada di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 197a,” katanya. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar