Politik Pemerintahan

KPU Gresik Tak Cover Jaminan Kesehatan Petugas PPK Hingga KPPS

Foto petugas PPK saat menjalani rapid test

Gresik (beritajatim.com) – Pemungutan suara Pilkada Gresik kurang sekitar dua pekan lagi. Seluruh persiapan telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik. Namun, di tengah pandemi Covid-19, lembaga penyelenggara pemilu itu tak meng-cover jaminan kesehatan bagi petugas PPK, PPS maupun KPPS.

Ketua KPU Gresik Akhmad Roni mengatakan, terkait dengan itu pihaknya hanya menyediakan santunan saja. Sebab, di undang-undang pemilu tidak memungkinkan memberikan jaminan kesehatan.

“Santunan pun diberikan melalui verifikasi terlebih dulu. Misalnya, sakit dan meninggalnya karena faktor apa,” katanya, Jumat (27/11/2020).

Masih menurut Akhmad Roni, santunan diberikan jika petugas PPK hingga KPPS meninggal dunia saat menjalankan tugas.

Kondisi ini berbeda dialami oleh Bawaslu Gresik. Lembaga penyelenggara pemilu ini malah mengcover jajarannya dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Ada 2.811 petugas kami baik dari staf maupun jajaran hingga Panwascam dicover BPJS Ketenagakerjaan dengan dana APBD,” ujar Komisioner Bawaslu Gresik, Divisi SDM dan Organisasi Maslukhin Musda,” ujarnya.

Ia menambahkan, memang dalam UU Pemilu tidak diatur mengenai hal itu. Namun, Bawaslu melihat pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya banyak terjadi korban.

“Pada saat penyusunan anggaran kita usulkan ke dewan untuk mencover BPJS Ketenagakerja dan disetujui,” imbuhnya.

Meski dalam UU Pemilu tidak diatur lanjut Maslukhin, tapi dalam UU Tenaga Kerja, pemberi kerja wajib memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

Dirinya juga heran, KPU Gresik tidak mengusulkan hal itu. Padahal, berkaca pada pemilu sebelumnya banyak petugas yang berjatuhan menjadi korban. Belum lagi kondisi saat ini ada
pandemi Covid-19.

Sebelumnya, KPU dan Bawaslu Gresik telah melakukan rapat bersama dengan Komisi I DPRD Gresik, yang diketua oleh Jumanto, Selasa (9/9). Dalam rapat hearing itu, Komisi I setuju mengucurkan anggaran dari APBD sebesar Rp 61 miliar. Sementara Bawaslu mendapat kucuran dana Rp 14 miliar. [dny/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar