Politik Pemerintahan

KPU Gresik Fasilitasi 1.077 APK

Gresik (beritajatim.com)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik akan memfasilitasi 1.077 alat peraga kampanye (APK) bagi masing-masing pasangan calon (paslon). Dari jumlah itu, jika ditotal KPU akan mencetak 2.154 buah APK.

Komisioner KPU Gresik Divisi Sosialisasi dan SDM, Makmun menuturkan, pihaknya akan mencetak APK sesuai dengan design dari masing-masing tim pemenangan. “APK nanti berupa baliho, umbul-umbul maupun spanduk. Untuk pemasangannya kami serahkan kepada masing-masing tim, namun wajib berkoordinasi dan melaporkan kepada kami agar tidak menyalahi aturan pemasangan,” tuturnya, Selasa (29/9/2020).

Untuk materi APK, lanjut dia, akan dikoordinasikan bersama masing-masing liaison officer (LO) tim pemenangan. “Para paslon diberikan hak untuk mencetak maksimal 200 persen dari jumlah yang difasilitasi oleh kami. Sehingga jika ditotal, dalam Pilkada Gresik nanti akan terpasang sebanyak 6.462 APK. Rinciannya, 2.154 dari kami, sisanya hak dari masing-masing pihak untuk memaksimalkan dukungan melalui APK,” ungkapnya.

Sesuai dengan PKPU 11/2020 tentang Kampanye, masing-masing pihak juga dilarang memasang APK tersebut dibeberapa titik. Diantaranya tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit atau layanan kesehatan, serta gedung atau fasilitas umum milik pemerintah.

“Ini wajib diperhatikan Perbup 9/2016 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Gresik. Sebab, sebelum penetapan paslon, banyak reklame dukungan dipasang di pepohonan maupun taman kota. Itu tidak boleh,” kata Makmun.

Sebelumnya, Syafi’ Jamhari, anggota Bawaslu Gresik Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga mengingatkan agar masing-masing tim mematuhi regulasi. Sesuai pasal 28 PKPU 11/2020, jumlah maksimal batasan tersebut antara lain 6 spanduk di tingkat desa, 30 umbul-umbul di tiap kecamatan, 15 baliho sekabupaten, serta penggunanan 5 billboard atau videotron di seluruh kabupaten.

“Diatur pula tentang ukurannya dan wajib memperhatikan titik pemasangan. Hal tersebut berlaku bagi masing-masing paslon,” paparnya.

Ia menambahkan, APK bukan hanya yang berasal dari tim pemenangan, sebab bisa berasal dari relawan atau pendukung yang selama ini sudah banyak terlihat di berbagai titik. “Kalau sudah menampilkan visi, misi, nomor urut, nama atau gambar paslon, masuk kategori APK. Maka, akan kami tertibkan jika tidak memenuhi aturan yang ada. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Satpol PP Gresik,” imbuhnya. [dny/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar