Politik Pemerintahan

KPU dan Bawaslu Perlu Adopsi Kebijakan Ramah Gender Pencalegan

Jember (beritajatim.com) – Minat kaum perempuan di Jawa Timur untuk terjun dalam aktivitas pengawasan pemilu dengan mendaftar menjadi anggota lembaga pengawas pemilu sangat rendah. Perlu ada insentif untuk merangsang keterlibatan perempuan dalam undang-undang pemilu.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu Jatim Nur Elya Anggraini menyebut sistem pencalonan legislatif lebih ramah gender. “Bagi saya, sistem pencalegan bergerak maju. Dulu caleg perempuan ditaruh di nomor sepatu (nomor urut bawah), kadang hanya pelengkap, kadang tidak ada sama sekali. Kemudian diafirmasi di ketentuan, bahwa dalam satu daerah pemilihan harus ada kuota 30 persen tanpa memperhatikan nomor urut,” katanya, dalam diskusi mengenai politik dan perempuan, via konferensi telekomunikasi, Selasa (21/4/2020).

Kewajiban partai politik untuk memperhatikan kuota perempuan semakin meningkat, setelah dalam aturan ada keharusan 30 persen kuota perempuan dalam satu daerah pemilihan, jika tak ingin semua caleg dalam satu dapil itu dinyatakan gugur. Ketika partai politik hanya menggugurkan kewajiban kuota 30 persen perempuan, aturan kepemiluan pun berubah lagi. “Dalam setiap urutan (caleg) tiga angka harus ada perempuannya. Bagi saya, ini langkah maju,” kata lulusan Fisip Universitas Jember ini.

Elya berharap dalam revisi UU Pemilu, caleg perempuan dan laki-laki dipisah dalam pemilihannya. Dengan demikian perempuan yang terpilih di parlemen betul-betul bisa 30 persen. “Ini perlu diadopsi lembaga-lembaga pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum maupun Bawaslu. Kemajuan-kemajuan ini yang sedang kami dorong, terutama di Bawaslu, supaya keterwakilan perempuan bisa terpenuhi minimal 30 persen,” katanya.

Sebelumnya, Srikandi Bawaslu Jatim berharap kepada Bawaslu RI agar mengeluarkan kebijakan ramah gender saat perekrutan keanggotaan panitia pengawas ad hoc. Akhirnya, Bawaslu RI mengeluarkan surat keputusan agar rekrutmen pengawas ad hoc memperhatikan kuota 30 persen perempuan. “Bahasanya baru ‘memperhatikan’, belum ‘mewajibkan’,” kata Elya.

Permintaan Srikandi Bawaslu Jatim, yang menaungi komisioner perempuan Bawaslu seluruh Jawa Timur, tak lepas dari fenomena rendahnya partisipasi pengawasa pemilu dari kaum perempuan. Tahun 2017, persentase tertinggi pendaftar perempuan untuk panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten dan kota adalah di Kota Pasuruan, yakni 32 persen dari jumlah pendaftar. Panwaslu Kabupaten Bondowoso justru saat itu sama sekali tak diminati kaum perempuan. “Kota Pasuruan hanya ada empat kecamatan di sana, dan pendaftarnya 32 persen,” kata Elya.

Tahun 2018, saat panwaslu berubah menjadi Bawaslu, persentase pendaftar perempuan tertinggi ada di Kabupaten Sumenep, yakni 35 persen. Sementara di Kabupaten Malang, sama sekali tidak ada pendaftar dari kaum perempuan. “Ini kondisi faktual yang terjadi Bawaslu saat proses rekrutmen 2017 dan 2018 di tataran kabupaten dan kota,” kata Elya.

Rendahnya minat perempuan untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu juga terlihat pada pendaftaran kepanitiaan ad hoc. Rata-rata di seluruh Jatim, hanya ada 11 persen pendaftar panitia pengawas kecamatan dari perempuan, 19 persen untuk pendaftar pengawas tingkat desa, dan 35 persen untuk pendaftar pengawas tempat pemungutan suara. “Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk mendorong kalangan perempuan menjadi pengawas pemilu,” kata Elya.

Situasi ini tak berubah banyak menjelang pemilihan kepala daerah serentak di Jawa Timur. “Untuk pengawas kecamatan, dari 1.157 orang, hanya 158 orang berjenis kelamin perempuan. Hanya 13,65 persen. Sementara untuk pengawas desa, dari 4.787 orang, 1.080 perempuan, atau 22,56 persen,” kata Elya. Angka statistik menunjukkan, dengan sangat sedikitnya kaum perempuan yang mendaftarkan diri menjadi pengawas pemilu di semua tingkatan, maka akan sedikit pula jumlah perempuan yang terpilih.

Menurut Elya, rendahnya minat perempuan ini dikarenakan faktor internal dari perempuan sendiri dan problem dari luar berupa problem sosiokultural dan struktural. “Kami coba petakan apa sih sebetulnya tantangan dan hambatan, kenapa minat perempuan sangat rendah menjadi pengawas pemilu. Kami menemukan sebelum rekrutmen pilkada ini, di aturan yang ada di Peraturan Bawaslu, sama sekali tidak menyebut kuota 30 persen perempuan untuk pengawas ad hoc, dari kecamatan sampai level TPS. Kalau untuk Bawaslu RI, provinsi, dan kabupaten-kota afirmasi 30 persen kuota perempuan sudah muncul,” katanya. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar