Politik Pemerintahan

KPU dan Bawaslu Jember Jalani Sidang Etik DKPP

Surabaya (beritajatim.com) – Lima komisioner Komisi Pemilihan Umum dan lima komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember menjalani sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di kantor Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur, Senin (21/12/2020).

Lima komisioner KPU Jember adalah Muhammad Syaiin, Ahmad Hanafi, Andi Wasis, Dessi Anggraeni, Achmad Susanto. Sementara lima komisioner Bawaslu Jember adalah Imam Thobrony Pusaka, Devi Aulia Rahim, Dwi E. Prasetyowati, Ali Rahmad Yanuardi, dan Andhika A. Firmansyah.

Mereka dilaporkan oleh Ketua Lumbung Informasi Rakyat Jember Ahmad Sudiyono, yang memberikan kuasanya kepada mantan ketua Panitia Pengawas Pemilu Jember Dima Ahyar. Sidang dipimpin Teguh Prasetyo dengan anggota majelis Abdul Chalik dan Rochani.

“Pokok pengaduan untuk Bawaslu Jember, pertama, bahwa tata cara temuan dan laporan pelanggaran dianggap tidak sesuai dengan tata cara penanganan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang terkait pemilihan kepala daerah dan Peraturan Bawaslu,” kata Dima.

Kedua, menurut Dima, Bawaslu Jember dianggap tidak sungguh-sungguh dan cermat dalam penanganan temuan dan laporan indikasi pelanggaran pemilu, pada tahap verifikasi dukungan untuk pasangan calon perseorangan Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto.

Mereka juga dipandang tidak akomodatif dan tak terbuka terhadap permintaan informasi yang dibutuhkan masyarakat atau kelompok masyarakat. “Bawaslu juga dianggap tidak melakukan tugas dan kewajiban pengawasan, khususnya pengawasan dalam tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Hal tersebut karena Bawaslu tidak memiliki data dukungan paslon perseorangan yang dibutuhkan,” kata Dima.

Sementara untuk KPU Jember, ada dua pokok pengaduan. ‘Pertama, KPU Jember tidak sungguh-sungguh dan cermat dalam menanggapi surat permintaan informasi yang diminta Lira (Lumbung Informasi Rakyat). Kedua, KPU Jember kurang akomodatif atau abai terhadap permintaan informasi yang dibutuhkan masyarakat atau kelompok masyarakat,” kata Dima. Informasi itu adalah data hasil verifikasi faktual pendiukung bakal calon bupati melalui jalur perseorangan.

Sidang berjalan lebih kurang dua jam. “Hasilnya akan diketahui pekan depan,” kata Dima. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar