Politik Pemerintahan

KPU Banyuwangi Minta Tambahan Anggaran Pilkada

Banyuwangi (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi mengajukan adendum atau perjanjian kontrak baru terkait anggaran Pemilihan Bupati (Pilbup) Banyuwangi Tahun 2020 mendatang. Pengajuan baru itu, berisi tambahan anggaran senilai Rp 12,3 Milyar kepada Pemerintah Banyuwangi.

Kondisi itu, berkaitan atas tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan RI atas tambahan honorarium Adhoc penyelenggara pemilu. “Kami sudah menerima edaran dari KPU RI bahwa usulan kenaikkan honor adhoc telah disetujui oleh Menteri Keuangan,” kata Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraini, Jumat (25/10/2019).

Dalam surat Nomor 735/MK.02/2019, Menteri Keuangan menyetujui usulan standar biaya honorarium Badan Adhoc pemilu 2020. Besarannya, Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) senilai Rp 2.200.000, anggota PPK sebesar Rp 1.900.000, sekretaris PPK Rp 1.500.000, dan staf PPK sebesar Rp 1.000.000.

“Sehingga, jika ditotal anggaran yang kami butuhkan untuk tambahan honorarium mulai dari PPK, PPS, hingga KPPS mencapai Rp 12,3 Milyar,” kata Dwi.

Oleh sebab itulah, pertanggal 15 Oktober 2019, pihaknya sudah mengajukan adendum kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. “Karena dalam NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kemarin sudah ada klausul terkait perubahan-perubahan anggaran yang belum diatur akan dituangkan dalam adendum,” jelasnya.

Penambahan anggara untuk honorarium Badan Adhoc KPU ini sifatnya wajib. Terlebih, dalam Permenkeu tidak menyebutkan adanya klausul untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Jadi berbeda dengan Bawaslu, di PMK honorarium Badan Adhoc KPU tidak tertera klausul yang mengharuskan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Artinya ini wajib dilaksanakan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekretaris Kabupaten Banyuwangi, Mujiono menyampaikan usulan adendum KPU masih dibahas oleh TAPD. Sejauh ini, Pemda maupun DPRD masih akan melakukan pembahasan KUA-PPAS.

Menurutnya, ada beberapa anggaran yang saat ini masih masuk dalam proses penganggaran Kebijakan Umum Anggaran yang menangani masalah makro. Kemudian dimasukkan dalam Program Perencanaan Anggaran Sementara. (rin/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar