Politik Pemerintahan

KPM untuk Petani Bojonegoro Belum Terdistribusikan

Kepala Dinas Pertanian Pemkab Bojonegoro, Helmy Elisabeth.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro memiliki program Kartu Petani Mandiri (KPM). Bagi pemegang kartu ini, maka petani di Kabupaten Bojonegoro bisa menikmati beberapa fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Salah satunya mulai dari bantuan modal pertanian, sebagai akses pelatihan dan pengembangan usaha pertanian, asuransi gagal panen serta bisa digunakan untuk mengajukan beasiswa untuk anaknya yang masih mengenyam pendidikan.

Namun, pada 2020 ini progres KPM masih menunggu proses verifikasi penerima. “Setelah itu, baru persiapan pencairan bantuan hibahnya untuk per kelompok,” kata Kepala Dinas Pertanian Pemkab Bojonegoro, Helmy Elisabeth, Senin (24/2/2020).

Anggaran untuk KPM tahun ini Pemkab Bojonegoro menyiapkan sebesar Rp 75 miliar yang disasarkan untuk 417 kelompok. Sementara tahap pertama yang sudah diverifikasi adalah sebanyak 8.000 petani. “Setelah KPM dan hibahnya sudah ditetapkan, kita langsung pencairan,” tandasnya.

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Sally Atyasasmi menyampaikan agar proses verifikasi bagi penerima PKM segera diselesaikan. Hal itu, lanjut Sally sudah menjadi evaluasi sejak 2019 lalu. Pada 2019 kartu baru tercetak pada Bulan Agustus.

“Kami sudah meminta agar proses verifikasinya dipercepat dan tidak memakan waktu selama itu,” tandasnya.

Komisi B meminta agar proses verifikasi dipercepat, sehingga tahun ini bisa mengcover secara keseluruhan karena tentunya berdampak bagi petani yang belum memiliki KPM. “Misalnya kesulitan mengakses asuransi petani yang mempersyaratkan harus memiliki KPM,” pungkasnya. [lus/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar